Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, dunia pengadaan pemerintah di Indonesia mulai memperkenalkan sertifikat ahli pengadaan. Dengan mengacu kepada kerangka SKKNI (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) maka untuk ahli pengadaan di Indonesia akan dikembangkan unit-unit kompetensi untuk keahlian pengadaan publik (yang bisa juga diadopsi untuk pengadaan privat). Saat ini, kerangka yang dapat digambarkan oleh Bappenas atau LKPP, jumlah unit kompetensi pengadaan yang diadopsi dari sistem di Australia akan meliputi 19 (sembilan belas) unit kompetensi yaitu:
1. Melakukan pengadaan sederhana;
2. Menata asset;
3. Mengadakan barang dan jasa;
4. Menentukan kebutuhan barang dan jasa;
5. Menyusun permintaan penawaran;
6. Menerima dan memilih penawaran;
7. Menatausahakan kontrak;
8. Mengelola resiko kontrak
9. Menentukan pengaturan pengelolaan kontrak;
10. Mengelola pencapaian kinerja kontrak;
11. Menyelesaikan kontrak;
12. Memimpin pengelola kontrak;
13. Melepaskan aset strategis;
14. Merencanakan pengadaan barang/aset yang strategis;
15. Mengatur pengadaan barang/aset yang strategis;
16. Menegosiasi pengadaan barang/aset yang strategis;
17. Menentukan arah kebijakan pengadaan barang/aset yang strategis;
18. Menentukan konteks pengadaan;
19. Mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pengadaan.
Pertanyaannya, bagaimana cara mengujinya? Saat ini ujian sertifikasi yang dilakukan oleh LKPP baru merupakan langkah yang sangat awal untuk memastikan bahwa seseorang paling tidak mengetahui prinsip dasar pengadaan barang dan jasa publik, khususnya menjabarkan bagaimana mencapai tujuan pengadaan dengan memperhatikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, transparan, non diskriminatif dan akuntabel.
Salam:
Ikak G. Patriastomo