Di sebuah desa di Kabupaten Sigi, terdapat tempat makan ayam panggang khas Sulawesi Tengah, Ayam Panggang Biromaru. Tempatnya sangat sederhana, dindingnya terbuka. Menunya ayam kampung yang dipanggang dan diberi bumbu seperti saus tomat agak pedas, dimakan dengan kuah santan dan ketupat. Rasa di lidah memang khas.
Tetapi bukan menunya yang menurut saya membuat tempat ini istimewa. Tempat makan ini hanya buka malam hari Rabu dan Sabtu. Mengapa demikian? Ternyata ada ceritanya dan menjadi sejarah panjang perjalanan tempat makan ini.
Biromaru dalam sejarahnya terdapat sebuah pasar yang hanya beroperasi pada Kamis dan Minggu, kalau Jakarta seperti pasar Minggu dan pasar Kamis. Tempat makan ini menyediakan makan malam bagi pedagang yang akan berjualan esok harinya tetapi datang malam sebelumnya.
Palu, 18 November 2015.
07/11/15
Memerankan LPSE
LPSE sebagai sekumpulan orang dengan visi yang jelas tentang e-procurement telah menjadi salah satu contoh sukses reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam konteks e-government, LPSE merupakan contoh sukses menjalin sistem IT di Indonesia yang melibatkan seluruh intansi pemerintah pusat dan daerah. LPSE juga contoh sukses pendekatan pembangunan berbasis partisipatif. 600 lebih LPSE yang tersebar di Indonesia sampai ke pelosok telah menjadi gerakan bersama, bergotong royong dan saling belajar dan menyemangati.
LPSE juga contoh sukses manajemen perubahan yang memiliki komponen lengkap, ada persoalan adopsi teknologinya, ada perubahan prosesnya, dan ada penggalangan peningkatan manusianya.
Oleh karena itu, peran LPSE yang hanya diletakkan sebagai muara dari kebijakan pengadaan akan sangat membatasi peluang peran salam reformasi Indonesia. Ibarat muara, LPSE dapat menjadi muara yang menampung berbagai program sektoral Pemerintah Pusat di daerah.
Dalam pengembangan e-government, LPSE dapat menjadi muara bagi program MenPAN dan RB untuk menggerakkan adopsi e-office dan lain-lain. LPSE juga menjadi muara dari kepentingan Kantor Staf Kepresidenan dalam menyelesaikan persoalan monitoring. LPSE juga dapat menjadi muara dari Kominfo untuk memperkuat penetrasi IT di daerah. Dalam rangka sertifikat digital/Certification Authority yang diinisiasi Lemsaneg, LPSE bisa menjadi Registration Authority di daerah sebagai kepanjangan tangan dari Lemsaneg. Instansi pusat tidak perlu selalu membangun kantor perwakilan di daerah sejalan dengan semangat penguatan pemerintah daerah. Dan tentunya, tetap sebagai muara dari kebijakan pengadaan terkait dengan e-procurement.
LPSE bisa lebih besar dari dinas teknis di daerah kalau diperankan sebagai muara program dari banyak sektor di Pusat.
Salam LPSE, 7 November 2015.
Ikak G. Patriastomo
LPSE juga contoh sukses manajemen perubahan yang memiliki komponen lengkap, ada persoalan adopsi teknologinya, ada perubahan prosesnya, dan ada penggalangan peningkatan manusianya.
Oleh karena itu, peran LPSE yang hanya diletakkan sebagai muara dari kebijakan pengadaan akan sangat membatasi peluang peran salam reformasi Indonesia. Ibarat muara, LPSE dapat menjadi muara yang menampung berbagai program sektoral Pemerintah Pusat di daerah.
Dalam pengembangan e-government, LPSE dapat menjadi muara bagi program MenPAN dan RB untuk menggerakkan adopsi e-office dan lain-lain. LPSE juga menjadi muara dari kepentingan Kantor Staf Kepresidenan dalam menyelesaikan persoalan monitoring. LPSE juga dapat menjadi muara dari Kominfo untuk memperkuat penetrasi IT di daerah. Dalam rangka sertifikat digital/Certification Authority yang diinisiasi Lemsaneg, LPSE bisa menjadi Registration Authority di daerah sebagai kepanjangan tangan dari Lemsaneg. Instansi pusat tidak perlu selalu membangun kantor perwakilan di daerah sejalan dengan semangat penguatan pemerintah daerah. Dan tentunya, tetap sebagai muara dari kebijakan pengadaan terkait dengan e-procurement.
LPSE bisa lebih besar dari dinas teknis di daerah kalau diperankan sebagai muara program dari banyak sektor di Pusat.
Salam LPSE, 7 November 2015.
Ikak G. Patriastomo
21/10/15
LKPP : Gedung Baru
Pembangunan gedung yang disayembarakan pada bulan Juli 2012, baru bisa ditempati 3 tahun kemudian. Proses yang panjang untuk suatu pekerjaan pembangunan gdung kantor yang hanya setinggi 13 lantai. Sampai-sampai banyak orang yang ikut memulai pembangunan gedung seperti Pak Eiko Wishmulyadi dan Pak Agus Rahardjo tidak sempat berkantor di gedung yang dibangunnya.
Gedung kantor yang diharapkan bersuasana tidak seperti kantor Pemerintah ini mau tidak mau harus segera ditempati walau di sana sini masih banyak pekerjaan yang belum selesai 100%. Hal yang wajar karena banyak hal-hal kecil yang pasti terlewatkan oleh kontraktor maupun pengawasnya. Hanya pengguna gedung yang bisa merasakan kekurangannya, termasuk karena selera yang berbeda-beda.
Di samping karena sewa yang habis bulan ini, kami juga harus segera pindah karena ruang kantor yang lama semakin tidak memadai untuk menjalankan fungsi, khususnya memberikan pelayanan yang nyaman kepada pemangku kepentingan.
Saya kira, tidak kurang dari 100 orang datang per hari ke lantai 7 gedung Smesco UKM (kantor LKPP lama). Bila dihitung dengan yang ujian serifikasi dan pelatihan LPSE, mungkin bisa ada 300 orang per hari yang datang ke LKPP.
Atas kepindahan LKPP ini, yang merasakan adalah pengusaha kantin di gedung Smesco. Paling tidak 500 pegawai LKPP dan 300 orang tamu LKPP akan tidak lagi menjadi pelanggan mereka. Suatu jumlah yang tentunya sangat berarti bagi usaha mereka.
15/10/15
Kemajuan Pengadaan 10 tahun terakhir
Walaupun kalau mengikuti media sosial banyak orang yang mengeluh dan mencaci maki proses pengadaan yang saat ini berlangsung, namun beberapa hal telah terjadi perubahan dalam dunia pengadaan di tanah air (kalau tidak boleh mengatakan banyak).
Kemajuan Pengadaan 10 th terakhir paling tidak dapat dicatat sebagai berikut:
1. Minimal 200.000 orang pengelola pengadaan memahami sebagian aturan, sebelumnya hanya 1 dari 5 yg paham.
2. Ada institusi (LKPP) yang khusus bertugas membangun kebijakan pengadaan.
3. Tersedia sistem e-proc (termasuk e-katalog) yang sudah mentransaksikan Rp. 1100 trilyun lebih sehingga pengadaan lebih transparan.
4. Dll.. Silahkan ditambah... #tetapoptimis
1. Minimal 200.000 orang pengelola pengadaan memahami sebagian aturan, sebelumnya hanya 1 dari 5 yg paham.
2. Ada institusi (LKPP) yang khusus bertugas membangun kebijakan pengadaan.
3. Tersedia sistem e-proc (termasuk e-katalog) yang sudah mentransaksikan Rp. 1100 trilyun lebih sehingga pengadaan lebih transparan.
4. Dll.. Silahkan ditambah... #tetapoptimis
Langganan:
Postingan (Atom)