Berkembangnya teknologi Web 2.0 memberi peluang sangat besar bagi aspek pengawasan masyarakat dan dunia pengadaan pada umumnya. Pengadaan dengan Web 2.0 (atau sebut saja dengan Pengadaan 2.0) maka masyarakat luas dapat mengikuti proses pengadaan dari manapun dan kapanpun. Indikasi penyimpangan dalam pengadaan kemudian akan mudah diketahui oleh masyarakat dan dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Selama ini, pengadaan sangat rentan disalahgunakan bila sistem pengawasan tidak memiliki "deterent effect" bagi pengelola pengadaan. Hari-hari ini dunia pengadaan secara terang-terangan mempertontonkan bahwa operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberi efek jera bagi pengelola pengadaan. Mungkin hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya orang atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi belum dapat terjerat hukum oleh aparat penegak hukum.
Secara sederhana saya sering membuat sinyalemen bahwa saat ini masih banyak sebenarnya nilai pengadaan yang terindikasi dikorupsi. Dari angka e-procurement saja segera terlihat bahwa masih ada sekitar 60% pengadaan yang tidak menggunakan e-procurement (http://report-lpse.lkpp.go.id ). Misalnya tahun 2016, nilai pengadaan yang menggunakan e-procurement hanya Rp. 305 trilyun (e-tendering) dan Rp. 50 trilyun (e-purchasing). Padahal, total nilai pengadaan tahun 2016 tidak kurang dari Rp. 1.000 (seribu) trilyun. Artinya, ada kecenderungan pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Ada banyak paket pekerjaan yang dibuat kecil-kecil atau dipecah kecil-kecil sehingga tidak perlu menggunakan e-tendering.
Harapannya, tentunya bukan untuk meningkatkan jumlah kasus hukum, melainkan membuat seseorang tidak memiliki kesempatan untuk lepas dari jeratan hukum bila melakukan korupsi dalam pengadaan. Konsep sederhananya, harus ada "watch dog" yang akan menggonggong bila ada sesuatu yang melanggar batas wilayahnya. Dalam pengadaan peran "watch dong" ini dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan itu sendiri maupun oleh penyedia barang peserta lelang pengadaan. "Watch dog" juga dapat diperankan oleh masyarakat penerima manfaat proyek maupun komunitas pemerhati pengadaan dan berbagai "civil society organization".
Sebelum era e-procurement, gagasan membangun sistem "watch dog" atau sering disebut sebagai sistem pengawasan lebih banyak hanya mengandalkan sistem pengawasan internal dan post audit. Pengawasan oleh masyarakat pada era sebelum ini menghadapi persoalan ketiadaan alat yang efektif untuk memfasilitasi pengawasan masyarakat.
Persoalan utama adalah transparansi proses pengadaan. Mengikuti proses pengadaan di era yang lalu sangat menyita waktu dan energi. Keterlibatan pihak di luar panitia pengadaan selalu berpotensi mengganggu dan menghambat kerja panitia pengadaan. Informasi menjadi barang yang sangat mahal untuk diperoleh.
Dengan e-procurement, transparansi proses pengadaan sudah tidak menjadi persoalan. Keterlibatan masyarakat secara luas praktis tidak menghadapi kendala. Namun demikian, masyarakat terutama pihak-pihak yang peduli dengan pengadaan perlu membangun kesadaran untuk memantau proses pengadaan sehingga apabila ada indikasi penyimpangan dapat diketahui.
Kesimpulannya, kalau hari ini masih ada yang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk korupsi di bidang pengadaan melalui manipulasi proses pengadaan, maka tinggal tunggu waktu ada yang melaporkan atau mengadukan yang bersangkutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar