24/09/11

e-Procurement Accelerator

Kamis tanggal 22 September 2011, saya menghadiri undangan Warta Ekonomi dalam rangka eGovernment Award 2011. Pada malam ini, ada dua hal yang saya terkesan, yang pertama acara main angklung bersama dengan Saung Angklung Ujo, dan yang kedua penganugerahan predikat e-Procurement Accelerator kepada LKPP disamping peringkat kedua egovernment award. (http://www.wartaegov.com/berita-1468-jawarajawara-smart-city-awards-2011-dan-egovernment-awards-2011.html).

Kesan yang pertama, waktu mengambil tempat duduk, hadirin disuguhi angklung. Semula saya berpikir ini suvenir. Selanjutnya ada pertunjukan musik angklung. Menjadi kejutan manakala kita diajari bagaimana memainkan angklung dan mengikuti isyarat not-not tangga nada yang diperagakan. Mengalunkan lagu dari angklung yang dimainkan hadirin. Kejutan..

Kesan yang kedua, waktu dibacakan bahwa ada penghargaan dengan sebutan "special mention" kepada LKPP yaitu "eProcurement Accelerator". Wah sekali.

Sejak awal, waktu menerima kuesioner dalam rangka award ini saya memang bingung mengisinya. Banyak pertanyaan yang tidak cocok atau tidak bisa dijawab sesuai dengan karakteristik kegiatan pengembangan e-procurement di Indonesia. Tetapi tampaknya, seperti yang saya yakini, pengembangan e-procurement akan membawa dampak luar biasa bagi berkembangnya e-government karena telah terjadi lompatan dalam fase e-government di tanah air akibat penerapan e-procurement di instansi pemerintah. Tentunya hal ini tidak dapat lepas dari perkembangan TIK di masyarakat.

Yang unik dari pengembangan e-procurement yang perlu dicermati adalah sifatnya yang fasilitatif. Berangkat dari semangat menyediakan alat bagi panitia pengadaan untuk dapat melaksanakan proses pengadaan secara lebih mudah dan "nyaman", maka penerapan e-proc yang berbasis sukarela direspon dengan antusias. Tanpa keharusan menerapkan e-proc, banyak instansi berlomba untuk melakukan pengadaan secara elektronik. Sampai hari ini (22 Sept 2011), e-proc bukan sebagai kewajiban dan tidak pernah menjadi kewajiban yang mengikat. Tetapi kalau sistem e-proc ini digunakan, artinya sistem itu ada manfaatnya.

Pertanyaannya, bagaimana sifatnya yang fasilitatif dapat diadopsi secara masif? Kata kunci berikutnya adalah partisipasi banyak pihak. Tanpa partisipasi (keinginan berbagai pihak untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan), maka kebutuhan panitia dan penyedia tidak akan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, prinsip kemitraan antar pelaku dalam gerakan e-procurement menjadi spirit yang memberi daya luar biasa bagi berkembangnya penerapan e-procurement di tanah air. Siapa saja dipesilahkan mengambil bagian untuk mengambil peran, karena sekecil apapun peran itu diyakini akan bersinergi dengan yang lainnya. (Ikak G. Patriastomo)



17/08/11

Dirgahayu Indonesia, 17 Agustus 2011

Indonesia sudah merdeka 66 tahun yang lalu. Namun, masih banyak rakyat yang belum sejahtera. Mengapa selama 66 tahun tidak cukup untuk membangun Indonesia yang sejahtera? Mungkin memang diharapkan bangsa ini tidak sejahtera secara merata.

Kata banyak teman, Indonesia ini kaya alamnya. Kalau demikian, mengapa rakyatnya banyak yang tidak sejahtera dengan kekayaan yang dikuasainya? Mungkin memang rakyat ini tidak diharapkan menguasai kekayaan alam itu.

Tidakkah bangsa ini ingin sejahtera bersama? "Bersama"? mungkin kata "bersama" ini yang saat ini menjadi kata yang asing. Lebih banyak kata "aku", "kami" atau kelompok ini, bukan "kita".

Mari kita temukan kata "kita".

09/07/11

Tranparansi Tender

Pemerintahan yang bersih menjadi salah satu misi Pemerintah yang multlak diwujudkan ke dalam program-program pembangunan mengingat birokrasi telah dilanda perilaku koruptif yang kronis. Sebagaimana kita maklumi, penyakit ini tidak hanya diderita jajaran eksekutif, akan tetapi juga telah diidap oleh dua pilar negara yang lain, yaitu: lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Pada jajaran eksekutif atau birokrasi, perilaku korupsi dalam tubuh birokrasi Indonesia sepertinya memang memiliki akar sejarah yang panjang. Menurut sejumlah pakar, secara historis, birokrasi di Indonesia adalah warisan budaya birokrasi kerajaan (feodal) dan warisan kolonial dengan tugas pokok birokrasi adalah memungut pajak dan menyediakan tenaga kerja gratis dan eksploitatif dengan tugas mengeruk hasil bumi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengikis budaya kolonial dengan mengganti sebutan birokrasi dari pangreh praja menjadi pamong praja, akan tetapi nuansa birokrasi yang paternalistik dan arogan masih sulit untuk dilepaskan. Dengan sosoknya yang demikian, maka tidak mengherankan jika birokrasi publik di Indonesia masih mempraktikan budaya adanya upeti dengan berbagai bentuk transformasinya dalam wujud yang lebih modern seperti: uang terima kasih, uang rokok, "kick back", suap dan sebagainya serta kecenderungannya untuk memposisikan birokrasi lebih tinggi dibanding dengan masyarakat sehingga sulit untuk menjadi pelayan masyarakat.

Dalam pengadaan barang dan jasa, budaya birokrasi yang kolonialistik dan feodalistik ini memberi kontribusi pada inefisensi keuangan negara yang sangat besar akibat dari tindakan koruptif dan tidak transparannya proses pengadaan. Manfaat dari keuangan negara menjadi lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang seharusnya dapat diperoleh. Angka inefisiensi “kebocoran anggaran” yang sering dilansir berbagai pihak dapat mencapai 30% dari total belanja barang/jasa (Rp. 150 trilyun dari total anggaran Rp. 450 trilyun pada tahun 2010).

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih sarat dengan KKN. Faktor-faktor yang mempengaruhi buruknya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat dikenali diantaranya adalah: (1) belum lengkapnya aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, (2) lemahnya implementasi karena para implementor tidak memahami konsep dan prosedur secara baik, (3) lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, (3) lemahnya kapasitas pelaksana di lapangan, (4) lemahnya pengawasan dan tidak transparannya proses tender.

Selain bersumber dari birokrasi, persoalan buruknya kinerja pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para penyedia barang/jasa belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka. Terbatasnya jumlah penyedia yang berpartisipasi memunculkan kecenderungan mengatur tender untuk dibagikan diantara penyedia yang tergabung dalam suatu asosiasi. Bahkan upaya untuk memperoleh kontrak atau memenangkan tender suatu pekerjaan seringkali dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya misalnya dengan menjanjikan adanya ‘pembagian keuntungan’ atau pengatur pelaksanaan semua tender yang kemudian terkenal dengan arisan tender bahkan menjadi mafia tender.

Berbagai upaya telah dilakukan selama ini. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) area yang perlu dilbenahi yaitu: (1) Pembenahan kerangka peraturan perundang-undangan meliputi penyusunan Rencana Undang-Undang Pengadaan, pedoman-pedoman dan standar-standar kerja; (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia meliputi pengembangan sistem karir, standar kompetensi dan pengujiannya, maupun remunerasi dan sistem pendidikan/pelatihannya; dan (3) Pengembangan kelembagaan kebijakan, pengelola pengadaan, pengelola pelatihan dan kelembagaan pendukung lainnya.

Kebijakan Transparansi

Untuk menjamin proses pengadaan dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha, maka prinsip transparansi harus dijunjung tinggi. Prinsip ini dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk kewajiban kepada pengelola pengadaan mengumumkan adanya kesempatan kontrak pekerjaan (biasanya disebut dengan pengumuman rencana umum pengadaan), pengumuman lelang dan pengumuman pemenang lelang.

Pada prakteknya, dengan alasan biaya pengumuman di surat kabar tidak murah dan seringkali pihak legislatif tidak memberi persetujuan untuk anggaran pengumuman, pengadaan (baik rencana umum maupun lelangnya) tidak diumumkan dengan memadai. Dalam era sebelum Keppres 80 Tahun 2003 diberlakukan, pengumuman seringkali hanya ditempelkan di papan pengumuman resmi instansi yang memiliki kegiatan. Di samping tempat pengumuman yang tidak menjangkau semua pihak, isi pengumuman seringkali sangat tidak memadai untuk memberi keterangan yang lengkap tentang pekerjaan yang akan dilelangkan. Seringkali, pengumuman hanya ditempel dalam waktu yang sangat terbatas atau dirobek untuk membatasi keikutsertaan banyak penyedia.

Di satu sisi praktek tersebut menggambarkan pemahaman yang terbatas bagi semua pihak yang terlibat akan prinsip transparansi tersebut, di sisi yang lain juga menggambarkan pemahaman yang terbatas pada keterkaitan antara pengumuman tender dengan hasil pengadaan (khusunya harga). Tidak dipahami bahwa semakin banyak peserta lelang akan semakin besar peluang pengelola pengadaan memperoleh harga barang yang baik (murah). Yang dipahami, semakin banyak peserta lelang semakin repot mengelola prosesnya karena menjadi tidak mudah untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, jalan pintas yang diambil kemudian adalah menyembunyikan pengumuman tender supaya yang ikut lelang dapat diatur. Karena ada pengaturan, maka peluang untuk mengatur imbalanpun menjadi terbuka (korupsi).

Penunjukan Surat Kabar Nasional

Surat kabar yang beroplag besar dan tersebar menjangkau seluruh wilayah merupakan alternatif tempat pengumuman lelang yang paling potensial membangun dan menegakkan prinsip transparansi. Oleh karena itu, pengelola pengadaan perlu diatur untuk meletakan pengumuman lelang di surat kabar tersebut. Kewajiban ini memiliki implikasi pengelola pengadaan yang satu akan berbeda dengan pengelola pengadaan lainnya apabila tidak diatur nama surat kabar yang dimaksud.

Dari sisi pelaku usaha, surat kabar yang berbeda-beda juga menimbulkan kesulitan untuk mengikuti secara konsisten peluang usaha di bidang pengadaan. Pelaku usaha mungkin perlu berlangganan beberapa surat kabar sekaligus hanya untuk dapat mengikuti pengumuman lelang (peluang usaha) tersebut.

Kebijakan mengumumkan di surat kabar juga masih memiliki potensi dicurangi oleh berbagai pihak. Ada beberapa kasus panitia pengadaan memesan kolom tertentu untuk satu exemplar saja sebatas memenuhi aspek administrasi pengumuman, sedangkan penerbitan tersebut tidak nyata-nyata disebarkan ke publik.

Pelaku usaha juga masih memiliki peluang untuk curang dengan memborong penerbitan yang beredar di suatu wilayah agar pesaing-pesaingnya tidak mendapat pengumuman dan informasi yang memadai. Pelelangan pada akhirnya hanya diketahui oleh kelompok terbatas, biasanya yang sudah lama bekerjasama dengan panitia pengadaan atau pemilik pekerjaan.

Lelang untuk Memilih Surat Kabar

Ditetapkannya satu surat kabar yang akan menjadi tempat pengumuman lelang akan memungkinkan: (1) kontrol terhadap kepatuhan mengumumkan secara lebih mudah; (2) kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kerjasama antara penerbit dengan panitia pengadaan lebih mudah; (3) memberi kepastian bagi pelaku usaha yang akan melihat secara konsisten peluang usaha pada pasar pengadaan.

Untuk itu, mengingat terdapat beberapa surat kabar yang memenuhi kriteria, maka penunjukan satu surat kabar perlu diproses yang menjamin perlakukan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pemilihan surat kabar dilelangkan setiap tahun.

Surat kabar yang ditetapkan kemudian perlu membangun unit kerja yang khusus menangani penempatan pengumuman lelang dari seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Harga iklan yang lebih murah

Walaupun pelelangan yang dilakukan dalam kriteria evaluasinya tidak semata-mata mendasarkan pada harga yang paling murah, akan tetapi lelang surat kabar ini menghasilkan biaya iklan bagi pengumuman lelang per baris per kolomnya lebih rendah dari harga iklan yang normal.

Rata-rata penawaran menawarkan 30% dari biaya yang dipublikasikan. Hal ini wajar mengingat jumlah iklan per hari akan lebih dari 100 tayangan dengan masing-masing Rp. 5 juta rupiah saja, maka per hari surat kabar akan memiliki pemasukan Rp. 500 juta rupiah atau Rp. 15 Milyar per bulan atau Rp. 180 milyar per tahun.

e-Procurement dan Portal Pengadaan Nasional

Salah satu kelemahan yang menonjol dari kebijakan pengumuman lelang di surat kabar adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pengumuman. Bila panitia pengadaan cukup kreatif, biaya ini bisa ditekan dengan pengumuman beberapa paket sekaligus.

Kelemahan lain yang juga perlu dievaluasi adalah jangkauan. Tidak semua tempat terjangkau oleh surat kabar yang memenangkan lelang. Dari 498 Kabupaten/Kota, hanya 65% yang terjangkau oleh surat kabar yang ditunjuk, dengan jeda waktu 1-2 hari untuk sampai di wilayah Kabupaten tertentu. Bagi pelaku usaha di wilayah seperti itu, apalagi bila paket pekerjaan berlokasi di wilayah tersebut, maka pengumuman di surat kabar menjadi tidak bermakna.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pengumuman di website menjadi solusi yang paling menguntungkan. Saat ini (th 2011) lebih dari 75% instansi pemerintah sudah memiliki website. Dengan demikian, kewajiban mengumumkan lelang di surat kabar sebagai upaya untuk transparan dan memberi kesempatan luas bagi pelaku usaha terlibat dalam pengadaan dapat digantikan dengan kewajiban mengumumkan melalui website.

Lebih jauh, Portal Pengadaan Nasional menjadi alat yang harus dikembangkan untuk menyatukan pengumuman lelang maupun semua informasi termasuk akses utama kepada sistem pengadaan nasional. Sebelum e-Procurement secara menyeluruh dapat diterapkan, kewajiban mengumumkan lelang di website yang dapat diakses melalui portal pengadaan nasional yang tunggal merupakan langkah awal dan strategi yang penting membangun pengadaan nasional yang baik. (Ikak G. Patriastomo)

03/07/11

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia 3 Tahun

Tanggal 3 Juli 2008, tiga tahun yang lalu, Kongres IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) Pertama diselenggarakan di Semarang. Saat ini, 3 Juli 2011, baru 9 DPD yang terbentuk.

Bila kita coba menengok ke belakang, Konggres di Semarang terselenggara dari gagasan yang muncul pada acara Simposium ke 2 di Jakarta 6 Desember 2007, sehari sebelum Perpres LKPP ditandatangani.

Perjalanan waktu yang tidak pendek untuk membangun wadah profesi yang memperjuangkan kehormatan profesi pengadaan. Bila ditengok lebih jauh lagi, gagasan wadah seperti ini pernah muncul sejak era Keppres 18 tahun 2000, namun tidak dapat berkembang dengan kokoh.

Pada ulang tahunnya yang ke 3, walau tidak ada acara perayaan ulang tahun, semoga IAPI terus tumbuh dengan kokoh dan memberi makna pembangunan dunia pengadaan Indonesia. Kita ingin yang sedikit ini mampu memberi warna dan mengubah dunia pengadaan Indonesia menuju kondisi yang lebih baik.

Kepada semua anggota dan pengurus IAPI, mari kita satukan tekad dan semangat kita.

Selamat Ulang Tahun IAPI. Salam IAPI: Ikak G. Patriastomo.

19/06/11

LPSE, Wujud Perjuangan Bersama Membangun Bangsa

Menurut saya, LKPP perlu mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang bersedia mengambil peran dan terlibat dalam pengembangan e-procurement. Kita semua yang membangun LPSE pantas mendapat apresiasi karena dapat memenuhi Inpres 2010 dengan terbentuknya 100 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) baru, dan saat ini (Juni 2011) bahkan sudah mencapai 240 LPSE yang menjangkau 31 wilayah Provinsi. Tinggal Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat yang belum memiliki LPSE sendiri.

Itu membuktikan bahwa teman-teman di LPSE bersedia bekerja keras dalam rangka memperbaiki sistem pengadaan nasional melalui implementasi e-procurement.

Tahun 2011 ini dapat dikatakan merupakan tonggak penting dalam pengembangan sistem pengadaan karena dengan Perpres 54/2010 kita telah memberi arah pelaksanaan pengadaan secara elektronik ke depan. Bila sebelum ini pengadaan secara elektronik sangat bergantung pada inistiatif masing-masing instansi, maka mulai tahun 2012 penerapan e-procurement merupakan kewajiban. Kita semua berharap pada tahun 2014, sebagian besar proses pengadaan sudah dilaksanakan secara elektronik.

Khusus tahun 2011 ini, keberadaan LPSE menurut saya harus terbukti dapat memfasilitasi pengumuman pelelangan yang sebelumnya dilakukan melalui surat kabar karena mulai tahun ini LPSE harus membuktikan bahwa semua pengumuman pelelangan dapat difasilitasi melalui LPSE. Hal sekaligus juga menjadi bukti kemampuan dan optimisme bangsa ini mengadopsi TIK.

Lebih dari pada itu, tidak hanya memfasilitasi pengumunan lelang. Tahun 2011 ini LPSE juga akan mulai memfasilitasi penunjukan langsung kendaraan bermotor dengan harga GSO yang katalognya tercantum pada portal inaproc. Setiap panitia pengadaan perlu terdaftar di LPSE untuk dapat melaksanakan proses penunjukan langsung. LPSE sekali lagi harus mampu menjawab tantangan tersebut.

Artinya, semua orang yang membangun LPSE telah menjadi aktor utama dalam perbaikan sistem pengadaan. Banyak inisiatif yang dilakukan oleh LPSE. Personil LPSE di instansi dan di daerah telah menjadi pelopor dalam banyak hal berhubungan dengan reformasi pengadaan. Khusus dalam hal ini LPSE perlu tetap responsif dalam melayani panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa.

Semangat kebersamaan LPSE melakukan inovasi yang terus menerus dan membaginya kepada semua orang telah menjadi modal sosial bangsa ini dalam menghadapi tantangan di depan. Modal sosial ini pasti akan terus membesar sejalan dengan berkembangnya LPSE dan pasti akan memperkokoh kesatuan Indonesia.

Di samping keberhasilan itu, kredibilitas proses masih menjadi tantangan serius dalam sistem pengadaan nasional. Masih banyak proses pelelangan yang hanya formalitas. Kasus wisma atlet adalah kasus paling mutakhir yang menggambarkan kompleksitas sistem pengadaan dalam lingkungan strategisnya.

Membangun proses pengadaan yang kredibel adalah misi utama LKPP. Untuk inilah sistem e-procurement diperkenalkan dan dibangunlah unit-unit LPSE yang independen. Sistem e-procurement tidak dikelola oleh Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat menjaga LPSE untuk tetap memperjuangkan kredibilitas sistem ini.

Semua orang di LPSE harus menjawab semua keraguan berkaitan dengan kredibilitas sistem. Kita di LPSE harus dapat mengatakan bahwa di sistem ini tidak ada satu prosespun yang luput dari pengawasan. Oleh karena itu, perlu selalu disampaikan, siapapun yang ragu-ragu dengan suatu proses pengadaan, tidak perlu segan untuk melaporkan kejadiannya, paket mana, kapan kejadian tepatnya, dan dimana.

Hal ini perlu terus disampaikan, karena sampai saat ini masih terdengar keluhan dari pelaku usaha bahwa sistem e-procurement masih bisa diatur untuk memenangkan satu pelaku usaha.

Melalui forum ini, saya mengajak kita semua memelihara dan menjaga apa yang sudah kita bangun ini. Marilah kita satukan visi kita membangun Indonesia yang lebih baik tanpa perlu terganggu dengan hiruk pikuk di sekitar kita. LPSE adalah wujud perjuangan kita bersama membangun bangsa. Salam LPSE, Ikak G. Patriastomo.

18/06/11

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengadaan

Untuk menjamin proses pengadaan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha, salah satu prinsip pengadaan adalah transparan. Prinsip ini dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk kewajiban kepada pengelola pengadaan mengumumkan adanya kesempatan kontrak pekerjaan (biasanya disebut dengan pengumuman rencana pengadaan), pengumuman lelang dan pengumuman pemenang lelang.

Pada prakteknya, dengan alasan biaya pengumuman di surat kabar tidak murah dan seringkali tidak mudah mendapat anggaran pengumuman, pengadaan (baik rencana maupun lelangnya) tidak diumumkan dengan memadai.

Sebelum Keppres 80 Tahun 2003 diberlakukan, pengumuman seringkali hanya ditempelkan di papan pengumuman resmi instansi. Di samping tempat pengumuman yang tidak menjangkau semua pihak, isi pengumuman seringkali sangat tidak memadai untuk memberi keterangan yang lengkap tentang pekerjaan yang akan dilelangkan. Seringkali, pengumuman hanya ditempel dalam waktu yang sangat terbatas atau bahkan dirobek untuk membatasi keikutsertaan banyak penyedia.

Di satu sisi praktek tersebut menggambarkan pemahaman yang terbatas semua pihak yang terlibat terhadap prinsip transparansi tersebut, di sisi yang lain juga menggambarkan pemahaman yang terbatas pada keterkaitan antara pengumuman tender dengan hasil pengadaan (khusunya harga). Tidak dipahami bahwa semakin banyak peserta lelang akan semakin besar peluang pengelola pengadaan memperoleh harga barang yang baik (murah).

Yang justru dipahami, semakin banyak peserta lelang semakin repot mengelola prosesnya karena menjadi tidak mudah untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, jalan pintas yang diambil kemudian adalah menyembunyikan pengumuman tender supaya yang ikut lelang dapat diatur. Karena ada pengaturan, maka peluang untuk mengatur imbalanpun menjadi terbuka (korupsi).

Era Penunjukan Satu Surat Kabar: Surat kabar yang beroplag besar dan tersebar menjangkau seluruh wilayah merupakan alternatif tempat pengumuman lelang yang paling potensial untuk menegakkan prinsip transparansi. Oleh karena itu, pengelola pengadaan perlu diatur untuk meletakan pengumuman lelang di surat kabar tersebut. Kewajiban ini memiliki implikasi pengelola pengadaan yang satu akan berbeda dengan pengelola pengadaan lainnya apabila tidak diatur nama surat kabar yang dimaksud.

Dari sisi pelaku usaha, surat kabar yang berbeda-beda juga menimbulkan kesulitan untuk mengikuti secara konsisten peluang usaha di bidang pengadaan. Pelaku usaha mungkin perlu berlangganan beberapa surat kabar sekaligus hanya untuk dapat mengikuti pengumuman lelang (peluang usaha) tersebut.

Kebijakan mengumumkan di surat kabar juga masih memiliki potensi dicurangi oleh berbagai pihak. Ada beberapa kasus panitia pengadaan memesan kolom tertentu untuk satu exemplar saja sebatas memenuhi aspek administrasi pengumuman, sedangkan penerbitan tersebut tidak nyata-nyata disebarkan ke publik.

Pelaku usaha juga masih memiliki peluang untuk curang denga memborong penerbitan yang beredar di suatu wilayah agar pesaing-pesaingnya tidak mendapat pengumuman dan informasi yang memadai. Pelelangan pada akhirnya hanya diketahui oleh kelompok terbatas, biasanya yang sudah lama bekerjasama dengan panitia pengadaan atau pemilik pekerjaan.

Lelang untuk Memilih Surat Kabar: Ditetapkannya satu surat kabar yang akan menjadi tempat pengumuman lelang akan memungkinkan: (1) kontrol terhadap kepatuhan mengumumkan secara lebih mudah; (2) kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kerjasama antara penerbit dengan panitia pengadaan lebih mudah; (3) memberi kepastian bagi pelaku usaha yang akan melihat secara konsisten peluang usaha pada pasar pengadaan.

Untuk itu, mengingat terdapat beberapa surat kabar yang memenuhi kriteria, maka penunjukan satu surat kabar perlu diproses yang menjamin perlakukan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pemilihan surat kabar dilelangkan setiap tahun. Surat kabar yang ditetapkan kemudian perlu membangun unit kerja yang khusus menangani penempatan pengumuman lelang dari seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Harga iklan yang lebih murah: Walaupun pelelangan yang dilakukan dalam kriteria evaluasinya tidak semata-mata mendasarkan pada harga yang paling murah, akan tetapi lelang surat kabar ini menghasilkan biaya iklan bagi pengumuman lelang per baris per kolomnya lebih rendah dari harga iklan yang normal. Rata-rata penawaran menawarkan 30% dari biaya yang dipublikasikan. Hal ini wajar mengingat jumlah iklan per hari akan lebih dari 100 tayangan dengan masing-masing Rp. 5 juta rupiah saja, maka per hari surat kabar akan memiliki pemasukan Rp. 500 juta rupiah atau Rp. 15 Milyar per bulan atau Rp. 180 milyar per tahun.

e-Procurement dan Portal Pengadaan Nasional: Salah satu kelemahan yang menonjol dari kebijakan pengumuman lelang di surat kabar adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pengumuman. Bila panitia pengadaan cukup kreatif, biaya ini bisa ditekan dengan pengumuman beberapa paket sekaligus.

Kelemahan lain yang juga perlu dievaluasi adalah jangkauan. Tidak semua tempat terjangkau oleh surat kabar yang memenangkan lelang. Dari 498 Kabupaten/Kota, hanya 65% yang terjangkau oleh surat kabar yang ditunjuk, dengan jeda waktu 1-2 hari untuk sampai di wilayah Kabupaten tertentu. Bagi pelaku usaha di wilayah seperti itu, apalagi bila paket pekerjaan berlokasi di wilayah tersebut, maka pengumuman di surat kabar menjadi tidak bermakna.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pengumuman di website menjadi solusi yang paling menguntungkan. Saat ini lebih dari 75% instansi pemerintah sudah memiliki website. Dengan demikian, kewajiban mengumumkan lelang di surat kabar sebagai upaya untuk transparan dan memberi kesempatan luas bagi pelaku usaha terlibat dalam pengadaan dapat digantikan dengan kewajiban mengumumkan melalui website.

Lebih jauh, website atau Portal Pengadaan Nasional menjadi alat yang harus dikembangkan untuk menyatukan pengumuman lelang maupun semua informasi termasuk akses utama kepada sistem pengadaan nasional. Sebelum e-Procurement secara menyeluruh dapat diterapkan, kewajiban mengumumkan lelang di website yang dapat diakses melalui portal pengadaan nasional yang tunggal merupakan langkah awal dan strategi yang penting membangun pengadaan nasional yang baik.

Kesimpulannya, pengumuman lelang sebagai wujud dari transparansi dalam rangka good governance dalam pengadaan masih belum sepenuhnya disadari dan dipahami oleh pengelola pengadaan. Untuk itu, kebijakan memperkenalkan prinsip tersebut perlu dibarengi dengan penyamaan persepsi dan mainstreaming prinsip-prinsip good governance untuk mengubah orientasi pelaku pengadaan yang eksploitatif menjadi melayani. Dengan kata lain, satu kebijakan tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengkaitkannya dengan kebijakan lainnya.


Lebih lanjut, perkembangan gagasan suatu kebijakan bisa berlangsung sangat cepat sehingga penyesuaiannya juga perlu sangat cepat untuk memperoleh manfaat segera. Dengan perkembangan teknologi informasi, suatu kebijakan dapat dimungkinkan berubah dengan sangat cepat mengikuti peluang-peluang yang diberikan oleh teknologi.