09/06/13
Nilai Sosial pada Adopsi e-Procurement
23/07/12
Pengadaan yang sederhana
Ada statement yang mengganggu. Apakah prosedur yang diatur saat ini tidak memungkinkan proses yang fleksibel? Atau bahkan tidak efisien? sehingga PP BLU perlu mengatur bahwa pengadaan operasional di BLU dimungkinkan diatur berbeda. Atau hanya persepsi.
Bagi saya, persepsi ini menjadi tantangan bagi LKPP. Apakah hanya persepsi atau memang proses pengadaan barang/jasa pemeintah masih dirasakan tidak sederhana. Atau bahkan di banyak kasus, proses pengadaan tidak menjamin kebutuhan objektif pengguna barang. Harus pula diakui, Panitia atau ULP banyak yang mengalami kesulitan menerapkan Perpres 54 Tahun 2010. Dengan bahasa sederhana, pengadaan yang seharusnya mudah masih tidak mudah. Tentunya berbeda halnya untuk pengadaan barang/jasa yang memang tidak sederhana. Data statistik kita mengatakan 40% belanja sebenarnya masuk kategori belanja sederhana.
Dalam konteks ini, kinerja LKPP tergantung pada kemampuan membuat aturan proses pengadaan yang sederhana tetapi menjawab prinsip-prinsip pengadaan.
Persoalan yang terasa saat ini, orientasi LKPP tampaknya terbelenggu oleh orientasi "mengatur" sehingga pelaku pengadaan cenderung memandang sebagai hambatan. Oleh karena itu, pertama kali LKPP harus mengubah orientasi ini, dari bentuk aturan menjadi orientasi yang memberi contoh, model dan solusi, termasuk mengubah bisnis proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi (e-procurement). Bahkan bisa jadi, LKPP menjadi lembaga yang memfasilitasi pengadaan instansi lain. Kontrak tetap di masing-masing PA, tetapi proses pengadaan dan penetapan pemenang oleh LKPP.
Untuk saat ini, salah satu contoh peran LKPP yang perlu dimaksimalkan adalah peran menyediakan e-catalog. Dalam Perpres 54/2010, LKPP mendapat kewenangan membangun framework contract dan menuangkannya menjadi e-catalog. Kerumitan proses pengadaan saat ini akan banyak yang dapat disederhanakan dengan tersedianya e-catalog. Melalui skema framework contract, LKPP bisa menyelesaikan persoalan pengadaan di banyak tempat dan dapat menciptakan efisiensi proses maupun harga perolehan barang.
Mimpi kita, proses pengadaan segera menjadi lebih sederhana dan mudah tanpa mengurangi bobot akuntabilitas dan profesionalitasnya.
Salam IAPI.
Ikak G. Patriastomo
18/07/12
E-procurement, agar pengadaan yang tidak prosedural
Keberadaan LKPP dengan Perpres 54/2010 nya harus diakui belum memecahkan kebuntuan ini. Keinginan untuk menegakkan governance dalam pengadaan telah berkontribusi menciptakan momok yang luar biasa. Kreativitas dalam pengadaan menjadi sesuatu yang menakutkan.
Penerapan e-procurement untuk memfasilitasi proses pengadaan, yang melelahkan dengan aspek prosedural dan administrasinya, dapat menciptakan terobosan untuk memecah kebuntuan kebijakan pengadaan saat ini.
Pada saat pengadaan tidak jarang menghasilkan harga barang yang tidak dijamin murah (paling baik), penerapan e-procurement diharapkan dapat memberi solusi dengan proses yang sama sekali baru, sebagai inovasi, untuk menjamin diperolehnya harga yang paling baik. Pada saat proses pengadaan tidak menjamin memberi kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, proses pengadaan melalui e-procurement diharapkan dapat menciptakan akses yang sama dan fair bagi semua pelaku usaha.
Namun demikian, e-procurement tidak boleh hanya dipandang sebagai alat dalam proses pengadaan. Pada waktu yang sama dibutuhkan perubahan pola pikir, regulasi, pelatihan yang berbeda dengan sebelumnya, serta tahapan (bisnis proses) pengadaan. Tahapan pengadaan dalam Perpres 54/2010 yang notabene adalah prosedur berbasis manual harus dibongkar untuk dibangun suatu bisnis proses yang baru berbasis teknologi informasi. Tidak lagi perlu dikenalkan solusi berdasarkan prosedur lelang umum, misalnya. Reverse auction bisa jadi adalah proses yang perlu segera diadopsi sebagai bisnis proses pengadaan ke depan.
Salam,
Ikak
26/05/12
Pengadaan Perlu Perubahan Sistem dan Prosedur yang Radikal
Mencermati perjalanan reformasi di bidang pengadaan yang sudah berjalan 12 tahun (kalau dihitung sejak tahun 2000 dengan Keppres 18/2000 nya, atau 9 tahun kalau dihitung sejak Keppres 80/2003) maka posisi pengadaan pemerintah belum beranjak jauh. Saya mengatakan masih jalan ditempat. Walaupun bila dikaji dengan “Baseline Indicator”nya OECD semua sistem dan subsistem pengadaan pemerintah hampir lengkap, secara faktual, sistem yang terbangun belum menjawab persoalan mendasar yang ingin diselesaikan dengan reformasi di bidang pengadaan.
Mari kita lihat satu persatu indikator utama pengadaan. Apakah sudah mencapai tujuan pengadaan (5 tepat: mutu, waktu, jumlah, dan harga) ? Apakah dalam kondisi posisi supply di kuadran “leverage” telah terjadi persaingan yang fair? Apakah pengelola pengadaan cukup kredibel? dsb., dsb....
Tanpa perlu studi atau survey yang canggih banyak orang dengan mudah akan mengatakan banyak tujuan pengadaan yang tidak tercapai. Bagaimana mungkin pekerjaan yang baru saja diselesaikan sudah rusak lagi. Bagaimana barang yang diterima tidak bisa digunakan. Bagaimana banyak persaingan yang ternyata masih semu, dan akses kepada proses lelang masih terbatas. Termasuk banyak pengelola pengadaan yang masih diragukan kredibilitas dan profesionalitasnya. Lho...jadi? Sedih memang...Lalu harus bagaimana?
Sepertinya memang masih banyak celah maupun kelemahan sistem dan prosedur yang saat ini terbangun. Sistem dan prosedur yang terbangun masih memiliki asumsi pengelola pengadaan profesional. Dengan asumsi ini, pengelola pengadaan dapat mengambil keputusan secara profesional berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Tetapi sebaliknya, sistem dan prosedur yang ada juga berasumsi kredibilitas pengelola pengadaan sangat rendah. Masyarakat tidak memiliki “trust” pada pengelola pengadaan. Buktinya, banyak pelaku usaha yang melakukan “suap” untuk memenangkan lelang. Lebih sedih lagi, memang banyak contoh bagaimana belanja pengadaan di “mark-up” dan selisihnya dikorupsi.
Walaupun tahun 2012 ini dicanangkan sebagai tahun awal kewajiban e-procurement, tanpa perubahan proses dan prosedur (dalam bahasa umum: bisnis proses) yang radikal, sistem e-procurement tidak bisa diharapkan menyelesaikan semua masalah pengadaan di tanah air. Sistem e-procurement memungkinkan dibangun dengan “mind-set” yang berbeda dengan bisnis proses yang ada saat ini.
Pada hakekatnya, perlu hanya 1 (satu) variabel yang dipersaingkan, yaitu harga atau “total cost of ownership”. Aspek-aspek lain berkaitan dengan kualifikasi (pengalaman dan kemampuan serta kredibilitas) dan teknis (time, quality dan quantity) perlu dibuat ‘fix’. Dengan demikian, semua penawaran adalah “responsible bid” atau penawaran yang responsif, apalagi aspek administrasinya.
Untuk dapat hanya harga yang dipersaingkan, maka perlu dibangun sistem informasi berkaitan dengan kualifikasi penyedia (dengan tidak mengulang kesalahan konsep TDR/DRM) dan sistem informasi berkaitan dengan aspek teknis barang/jasa. Mari kita Wujudkan.
Salam IAPI (26 Mei 2012).
Ikak G. Patriastomo, Ketua Umum IAPI
20/05/12
E-Procurement di Indonesia
Tahun 2012 ini adalah tahun e-procurement bagi Indonesia. Mulai tahun ini, seluruh instansi pemerintah wajib melaksanakan e-procurement atau pengadaan secara elektronik (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010).
Sering ada pertanyaan, berapa banyak paket pengadaan yang wajib diproses secara elektronik? Saya selalu menjawab 100%. Mengapa? Karena tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak melaksanakan lelangnya secara elektronik bagi paket yang perlu dilelang.
Saat ini (20 Mei 2012), sudah tersedia 448 LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) yang tersebar di 33 wilayah provinsi dengan transaksi sebesar Rp. 121,4 trilyun (59.364 paket lelang).25/04/12
Penerapan e-procurement perlu segera
Pada prakteknya, dengan alasan biaya pengumuman di surat kabar tidak murah dan seringkali anggaran pengumuman pengadaan terbatas, pengadaan (baik rencana maupun lelangnya) tidak diumumkan dengan memadai. Pada era sebelum Keppres 80 Tahun 2003, pengumuman hanya ditempelkan di papan pengumuman resmi instansi yang memiliki kontrak pengadaan. Di samping tempat pengumuman yang tidak menjangkau semua pihak, isi pengumuman seringkali sangat tidak memadai untuk memberi keterangan yang lengkap tentang pekerjaan yang akan dilelangkan. Seringkali, pengumuman hanya ditempel dalam waktu yang sangat terbatas atau dirobek untuk membatasi keikutsertaan banyak penyedia.
Di satu sisi praktek tersebut menggambarkan pemahaman yang terbatas bagi semua pihak yang terlibat akan prinsip transparansi tersebut, di sisi yang lain juga menggambarkan pemahaman yang terbatas pada keterkaitan antara pengumuman tender dengan hasil pengadaan (khusunya harga). Tidak dipahami bahwa semakin banyak peserta lelang akan semakin besar peluang pengelola pengadaan memperoleh harga barang yang baik (murah).
Yang dipahami, semakin banyak peserta lelang semakin repot mengelola prosesnya karena menjadi tidak mudah untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, jalan pintas yang diambil kemudian adalah menyembunyikan pengumuman tender supaya yang ikut lelang dapat diatur. Karena ada pengaturan, maka peluang untuk mengatur imbalanpun menjadi terbuka (korupsi).
Penunjukan Satu Surat Kabar
Surat kabar yang beroplag besar dan tersebar menjangkau seluruh wilayah merupakan alternatif tempat pengumuman lelang yang paling potensial membangun dan menegakan prinsip transparansi. Oleh karena itu, pengelola pengadaan perlu diatur untuk meletakan pengumuman lelang di surat kabar tersebut. Kewajiban ini memiliki implikasi pengelola pengadaan yang satu akan berbeda dengan pengelola pengadaan lainnya apabila tidak diatur nama surat kabar yang dimaksud.
Dari sisi pelaku usaha, surat kabar yang berbeda-beda juga menimbulkan kesulitan untuk mengikuti secara konsisten peluang usaha di bidang pengadaan. Pelaku usaha mungkin perlu berlangganan beberapa surat kabar sekaligus hanya untuk dapat mengikuti pengumuman lelang (peluang usaha) tersebut.
Kebijakan mengumumkan di surat kabar juga masih memiliki potensi dicurangi oleh berbagai pihak. Ada beberapa kasus panitia pengadaan memesan kolom tertentu untuk satu exemplar saja sebatas memenuhi aspek administrasi pengumuman, sedangkan penerbitan tersebut tidak nyata-nyata disebarkan ke publik.
Pelaku usaha juga masih memiliki peluang untuk curang denga memborong penerbitan yang beredar di suatu wilayah agar pesaing-pesaingnya tidak mendapat pengumuman dan informasi yang memadai. Pelelangan pada akhirnya hanya diketahui oleh kelompok terbatas, biasanya yang sudah lama bekerjasama dengan panitia pengadaan atau pemilik pekerjaan.
Lelang untuk Memilih Surat Kabar
Ditetapkannya satu surat kabar yang akan menjadi tempat pengumuman lelang akan memungkinkan: (1) kontrol terhadap kepatuhan mengumumkan secara lebih mudah; (2) kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kerjasama antara penerbit dengan panitia pengadaan lebih mudah; (3) memberi kepastian bagi pelaku usaha yang akan melihat secara konsisten peluang usaha pada pasar pengadaan.
Untuk itu, mengingat terdapat beberapa surat kabar yang memenuhi kriteria, maka penunjukan satu surat kabar perlu diproses yang menjamin perlakukan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pemilihan surat kabar dilelangkan setiap tahun.
Surat kabar yang ditetapkan kemudian perlu membangun unit kerja yang khusus menangani penempatan pengumuman lelang dari seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia.
Harga iklan yang lebih murah
Walaupun pelelangan yang dilakukan dalam kriteria evaluasinya tidak semata-mata mendasarkan pada harga yang paling murah, akan tetapi lelang surat kabar ini menghasilkan biaya iklan bagi pengumuman lelang per baris per kolomnya lebih rendah dari harga iklan yang normal.Rata-rata penawaran menawarkan 30% dari biaya yang dipublikasikan. Hal ini wajar mengingat jumlah iklan per hari akan lebih dari 100 tayangan dengan masing-masing Rp. 5 juta rupiah saja, maka per hari surat kabar akan memiliki pemasukan Rp. 500 juta rupiah atau Rp. 15 Milyar per bulan atau Rp. 180 milyar per tahun.
e-Procurement dan Portal Pengadaan Nasional
Salah satu kelemahan yang menonjol dari kebijakan pengumuman lelang di surat kabar adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pengumuman. Bila panitia pengadaan cukup kreatif, biaya ini bisa ditekan dengan pengumuman beberapa paket sekaligus.
Kelemahan lain yang juga perlu dievaluasi adalah jangkauan. Tidak semua tempat terjangkau oleh surat kabar yang memenangkan lelang. Dari 498 Kabupaten/Kota, hanya 65% yang terjangkau oleh surat kabar yang ditunjuk, dengan jeda waktu 1-2 hari untuk sampai di wilayah Kabupaten tertentu. Bagi pelaku usaha di wilayah seperti itu, apalagi bila paket pekerjaan berlokasi di wilayah tersebut, maka pengumuman di surat kabar menjadi tidak bermakna.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pengumuman di website menjadi solusi yang paling menguntungkan. Saat ini lebih dari 75% instansi pemerintah sudah memiliki website. Dengan demikian, kewajiban mengumumkan lelang di surat kabar sebagai upaya untuk transparan dan memberi kesempatan luas bagi pelaku usaha terlibat dalam pengadaan dapat digantikan dengan kewajiban mengumumkan melalui website.
Lebih jauh, Portal Pengadaan Nasional menjadi alat yang harus dikembangkan untuk menyatukan pengumuman lelang maupun semua informasi termasuk akses utama kepada sistem pengadaan nasional. Sebelum e-Procurement secara menyeluruh dapat diterapkan, kewajiban mengumumkan lelang di website yang dapat diakses melalui portal pengadaan nasional yang tunggal merupakan langkah awal dan strategi yang penting membangun pengadaan nasional yang baik.
23/03/12
Militansi Pengelola LPSE
Pertanyaan berikutnya, bagaimana militansi itu tumbuh? Mungkin karena pendekatan yang dibawa dalam perintisan e-procurement di tanah air bersifat partisipatif (ini yang perlu diteliti). Penerapan e-procurement memberi ruang yang sangat besar bagi siapapun untuk mengambil peran.
Yang menarik bagi saya, para penggerak e-procurement di setiap instansi daerah maupun pusat bukanlah para pejabat tinggi. Rata-rata setingkat eselon III dan IV dan sebagian besar adalah staf yang belum memiliki eselon. Memang pembinanya biasanya Asisten Daerah.
Yang pada akhirnya menjadi sangat menarik, dengan peran mereka pada kegiatan menggerakan e-procurement, banyak contoh teman-teman itu mendapat promosi jabatan. Banyak yang dari eselon IV ke eselon III atau yang staf menjadi eselon IV. Ada juga beberapa yang berhasil mendapat promosi menjadi kepala dinas. Untuk yang terakhir ini saya belum menginventarisir. Tapi cukup banyak.
Namun demikian, yang saya kira penting adalah mereka semua tahu dan paham dengan peransertanya. Mereka paham betul mengapa mereka harus ambil bagian dalam gerakan merintis e-procurement di tanah air. Mereka paham karena mereka juga banyak yang pernah menjadi panitia pengadaan, yang pasti sangat tidak menyenangkan.
Tampaknya, keyakinan akan makna eksistensi mereka dalam membangun pengadaan Indonesia yang lebih baik mampu menguatkan semangat dan hati mereka sehingga tidak pernah merasa lelah memperjuangkan perubahan di bidang pengadaan.
Salah seorang Kepala LPSE ada yang pernah curhat kepada saya, betapa bangganya dirinya saat ini karena merasakan betapa semua orang (panitia pengadaan) datang kepada dirinya untuk diajari aplikasi SPSE. Sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya selama ini. Artinya, ternyata dirinya bisa sangat bermanfaat bagi banyak orang. Memang bisa sangat kontras dibandingkan dengan seseorang sebagai PNS (pejabat) yang tidak pernah kedatangan tamu yang meminta bantuan. (Jakarta, 23/03/2012).
30/12/11
Tahun 2012: 75/40 e-Procurement
Rekan-rekan pengelola LPSE di seluruh Indonesia, staf Direktorat e-Procurement LKPP dan semua pihak yang mendukung penerapan e-Procurement di tanah air (termasuk yang sedang mempersiapkan LPSE), saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012.
Sampai dengan akhir tahun 2011 ini, kita patut bersyukur bahwa kita bersama-sama mampu membuktikan bahwa bangsa kita dapat menerapkan pengadaan secara elektronik. Dengan 315 LPSE yang sudah kita bangun, pengadaan secara elektronik akan dapat dijamin terlayani oleh seluruh LPSE. Sekarang tinggal bagaimana rekan-rekan pengelola pengadaan (khususnya panitia pengadaan dan ULP) memanfaatkan kesiapan LPSE.
Tahun 2012, tantangan kita bersama akan lebih besar. Bila sampai tahun ini kita berhasil membangun 315 LPSE, maka masih ada 300 LPSE baru yang harus kita dorong untuk dibangun oleh rekan-rekan yang lain. Kita semua yang sudah membangun LPSE harus ambil bagian membantu dan mendampingi rekan-rekan yang akan mewujudkan LPSE di daerahnya atau di instansinya.
Dengan pengalaman kerjasama kita selama ini, juga pengalaman melewati tantangan yang tidak ringan, saya yakin kita bersama-sama mampu mewujudkan harapan kita semua, harapan bangsa ini untuk terciptanya pengadaan yang kredibel dan menyejahterakan.
Dengan berbekal pada tekad bersama kita di Bali pada waktu itu bahwa kita akan bersatu mengawal pengadaan yang bebas korupsi, saya yakin tekad ini menjadi kekuatan kita yang menyemangati langkah dan perjuangan kita.
Dengan tekad itu, kepada seluruh rekan-rekan di LPSE dan yang sedang merintis membangun LPSE, maupun rekan-rekan di Direktorat e-Procurement LKPP, saya berharap kita tetap fokus pada pembuktian bahwa LPSE dan kita semua adalah unit kerja yang terpercaya dan menjadi kekuatan yang solid mengawal pengadaan bebas korupsi.
Saya mengharapkan, pada tahun 2012 kita bersama-sama dapat membenahi dan meningkatkan kualitas layanan dan kehandalan sistem elektronik pengadaan, sejalan dengan pembenahan organisasi dan SDM LPSE.
Mari kita jaga kekompokan yang terbina sampai tahun 2011 untuk menghadapi peran kita di tahun 2012 ini. Rasanya, tidak lama lagi Indonesia akan kita satukan melalui pengadaan secara elektronik. Kita sambut tahun 2012 dan Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 (75% nilai pengadaan K/L dan 40% nilai pengadaan Daerah dilaksanakan secara elektronik).
Salam LPSE.
14/12/11
Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi
Bali, 21 - 23 Novemper 2011 dilaksanakan Pertemuan Koordinasi ke 7 LPSE Nasional. Dengan 663 peserta dari 223 LPSE yang hadir (belum termasuk LPSE Bali, LPSE Denpasar, LPSE Badung dan LKPP yang menjadi panitia), pertemuan kali ini menciptakan atmosfir yang luar biasa dari para peserta pengelola LPSE di tanah air yang akan membangun komitmen memperbaiki sistem pengadaan.22/10/11
4 Tahun e-Procurement di Indonesia (2008-2011)
Komitmen dan “No Interest”: Agak kasar terdengarnya, tetapi selalu ditekankan kepada semua pihak yang terlibat untuk “tidak mencari makan dari kegiatan ini”. Terutama kepada staf di LKPP. Pesannya, silahkan terlibatlah secara maksimal. Sumbangkan tenaga dan pemikiran secara maksimal. Toh ini semata-mata demi bangsa ini bukan demi siapa-siapa. Jangan mengharapkan ada imbalan dari siapapun dan jangan pula berharap untuk dihargai oleh siapapun. Kerjakan saja yang menurut kita baik dan benar.
Dalam penganggaran kegiatan, tidak ada serupiahpun yang perlu dialokasikan oleh instansi lain untuk kegiatan membeli sofware yang dibangun LKPP (free of charge software dan free lisence) maupun dukungannya. Bahkan lebih lanjut, selama tersedia anggaran di LKPP, maka instansi bersama LKPP dapat membiayai kegiatan bersama dari anggaran LKPP. Untuk pendampingan, instansi tidak perlu menganggarkan membiayai staf/pejabat LKPP yang berkunjung ke daerah. Silahkan setiap instansi menganggarkan untuk kegiatan dan keperluan dirinya sendiri.
Fokus : LKPP cukup fokus terhadap pengembangan eprocurement. Anggaran LKPP difokuskan untuk mendukung tersedianya perangkat lunak, pendampingan dan dukungan operasionalisasi eprocurement di semua instansi pemerintah. Walaupun tidak besar, tetapi fokus kegiatan yang dibiayai oleh LKPP menjamin semua LPSE terlayani dengan maksimal, dan sekaligus membangun fokus peran LKPP.
24/09/11
e-Procurement Accelerator
19/06/11
LPSE, Wujud Perjuangan Bersama Membangun Bangsa
Itu membuktikan bahwa teman-teman di LPSE bersedia bekerja keras dalam rangka memperbaiki sistem pengadaan nasional melalui implementasi e-procurement.
Tahun 2011 ini dapat dikatakan merupakan tonggak penting dalam pengembangan sistem pengadaan karena dengan Perpres 54/2010 kita telah memberi arah pelaksanaan pengadaan secara elektronik ke depan. Bila sebelum ini pengadaan secara elektronik sangat bergantung pada inistiatif masing-masing instansi, maka mulai tahun 2012 penerapan e-procurement merupakan kewajiban. Kita semua berharap pada tahun 2014, sebagian besar proses pengadaan sudah dilaksanakan secara elektronik.
Khusus tahun 2011 ini, keberadaan LPSE menurut saya harus terbukti dapat memfasilitasi pengumuman pelelangan yang sebelumnya dilakukan melalui surat kabar karena mulai tahun ini LPSE harus membuktikan bahwa semua pengumuman pelelangan dapat difasilitasi melalui LPSE. Hal sekaligus juga menjadi bukti kemampuan dan optimisme bangsa ini mengadopsi TIK.
Lebih dari pada itu, tidak hanya memfasilitasi pengumunan lelang. Tahun 2011 ini LPSE juga akan mulai memfasilitasi penunjukan langsung kendaraan bermotor dengan harga GSO yang katalognya tercantum pada portal inaproc. Setiap panitia pengadaan perlu terdaftar di LPSE untuk dapat melaksanakan proses penunjukan langsung. LPSE sekali lagi harus mampu menjawab tantangan tersebut.
Artinya, semua orang yang membangun LPSE telah menjadi aktor utama dalam perbaikan sistem pengadaan. Banyak inisiatif yang dilakukan oleh LPSE. Personil LPSE di instansi dan di daerah telah menjadi pelopor dalam banyak hal berhubungan dengan reformasi pengadaan. Khusus dalam hal ini LPSE perlu tetap responsif dalam melayani panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa.
Semangat kebersamaan LPSE melakukan inovasi yang terus menerus dan membaginya kepada semua orang telah menjadi modal sosial bangsa ini dalam menghadapi tantangan di depan. Modal sosial ini pasti akan terus membesar sejalan dengan berkembangnya LPSE dan pasti akan memperkokoh kesatuan Indonesia.
Di samping keberhasilan itu, kredibilitas proses masih menjadi tantangan serius dalam sistem pengadaan nasional. Masih banyak proses pelelangan yang hanya formalitas. Kasus wisma atlet adalah kasus paling mutakhir yang menggambarkan kompleksitas sistem pengadaan dalam lingkungan strategisnya.
Membangun proses pengadaan yang kredibel adalah misi utama LKPP. Untuk inilah sistem e-procurement diperkenalkan dan dibangunlah unit-unit LPSE yang independen. Sistem e-procurement tidak dikelola oleh Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat menjaga LPSE untuk tetap memperjuangkan kredibilitas sistem ini.
Semua orang di LPSE harus menjawab semua keraguan berkaitan dengan kredibilitas sistem. Kita di LPSE harus dapat mengatakan bahwa di sistem ini tidak ada satu prosespun yang luput dari pengawasan. Oleh karena itu, perlu selalu disampaikan, siapapun yang ragu-ragu dengan suatu proses pengadaan, tidak perlu segan untuk melaporkan kejadiannya, paket mana, kapan kejadian tepatnya, dan dimana.
Hal ini perlu terus disampaikan, karena sampai saat ini masih terdengar keluhan dari pelaku usaha bahwa sistem e-procurement masih bisa diatur untuk memenangkan satu pelaku usaha.
Melalui forum ini, saya mengajak kita semua memelihara dan menjaga apa yang sudah kita bangun ini. Marilah kita satukan visi kita membangun Indonesia yang lebih baik tanpa perlu terganggu dengan hiruk pikuk di sekitar kita. LPSE adalah wujud perjuangan kita bersama membangun bangsa. Salam LPSE, Ikak G. Patriastomo.
18/06/11
Pemanfaatan Teknologi dalam Pengadaan
Pada prakteknya, dengan alasan biaya pengumuman di surat kabar tidak murah dan seringkali tidak mudah mendapat anggaran pengumuman, pengadaan (baik rencana maupun lelangnya) tidak diumumkan dengan memadai.
Sebelum Keppres 80 Tahun 2003 diberlakukan, pengumuman seringkali hanya ditempelkan di papan pengumuman resmi instansi. Di samping tempat pengumuman yang tidak menjangkau semua pihak, isi pengumuman seringkali sangat tidak memadai untuk memberi keterangan yang lengkap tentang pekerjaan yang akan dilelangkan. Seringkali, pengumuman hanya ditempel dalam waktu yang sangat terbatas atau bahkan dirobek untuk membatasi keikutsertaan banyak penyedia.
Di satu sisi praktek tersebut menggambarkan pemahaman yang terbatas semua pihak yang terlibat terhadap prinsip transparansi tersebut, di sisi yang lain juga menggambarkan pemahaman yang terbatas pada keterkaitan antara pengumuman tender dengan hasil pengadaan (khusunya harga). Tidak dipahami bahwa semakin banyak peserta lelang akan semakin besar peluang pengelola pengadaan memperoleh harga barang yang baik (murah).
Yang justru dipahami, semakin banyak peserta lelang semakin repot mengelola prosesnya karena menjadi tidak mudah untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, jalan pintas yang diambil kemudian adalah menyembunyikan pengumuman tender supaya yang ikut lelang dapat diatur. Karena ada pengaturan, maka peluang untuk mengatur imbalanpun menjadi terbuka (korupsi).
Era Penunjukan Satu Surat Kabar: Surat kabar yang beroplag besar dan tersebar menjangkau seluruh wilayah merupakan alternatif tempat pengumuman lelang yang paling potensial untuk menegakkan prinsip transparansi. Oleh karena itu, pengelola pengadaan perlu diatur untuk meletakan pengumuman lelang di surat kabar tersebut. Kewajiban ini memiliki implikasi pengelola pengadaan yang satu akan berbeda dengan pengelola pengadaan lainnya apabila tidak diatur nama surat kabar yang dimaksud.
Dari sisi pelaku usaha, surat kabar yang berbeda-beda juga menimbulkan kesulitan untuk mengikuti secara konsisten peluang usaha di bidang pengadaan. Pelaku usaha mungkin perlu berlangganan beberapa surat kabar sekaligus hanya untuk dapat mengikuti pengumuman lelang (peluang usaha) tersebut.
Kebijakan mengumumkan di surat kabar juga masih memiliki potensi dicurangi oleh berbagai pihak. Ada beberapa kasus panitia pengadaan memesan kolom tertentu untuk satu exemplar saja sebatas memenuhi aspek administrasi pengumuman, sedangkan penerbitan tersebut tidak nyata-nyata disebarkan ke publik.
Pelaku usaha juga masih memiliki peluang untuk curang denga memborong penerbitan yang beredar di suatu wilayah agar pesaing-pesaingnya tidak mendapat pengumuman dan informasi yang memadai. Pelelangan pada akhirnya hanya diketahui oleh kelompok terbatas, biasanya yang sudah lama bekerjasama dengan panitia pengadaan atau pemilik pekerjaan.
Lelang untuk Memilih Surat Kabar: Ditetapkannya satu surat kabar yang akan menjadi tempat pengumuman lelang akan memungkinkan: (1) kontrol terhadap kepatuhan mengumumkan secara lebih mudah; (2) kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kerjasama antara penerbit dengan panitia pengadaan lebih mudah; (3) memberi kepastian bagi pelaku usaha yang akan melihat secara konsisten peluang usaha pada pasar pengadaan.
Untuk itu, mengingat terdapat beberapa surat kabar yang memenuhi kriteria, maka penunjukan satu surat kabar perlu diproses yang menjamin perlakukan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pemilihan surat kabar dilelangkan setiap tahun. Surat kabar yang ditetapkan kemudian perlu membangun unit kerja yang khusus menangani penempatan pengumuman lelang dari seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia.
Harga iklan yang lebih murah: Walaupun pelelangan yang dilakukan dalam kriteria evaluasinya tidak semata-mata mendasarkan pada harga yang paling murah, akan tetapi lelang surat kabar ini menghasilkan biaya iklan bagi pengumuman lelang per baris per kolomnya lebih rendah dari harga iklan yang normal. Rata-rata penawaran menawarkan 30% dari biaya yang dipublikasikan. Hal ini wajar mengingat jumlah iklan per hari akan lebih dari 100 tayangan dengan masing-masing Rp. 5 juta rupiah saja, maka per hari surat kabar akan memiliki pemasukan Rp. 500 juta rupiah atau Rp. 15 Milyar per bulan atau Rp. 180 milyar per tahun.
e-Procurement dan Portal Pengadaan Nasional: Salah satu kelemahan yang menonjol dari kebijakan pengumuman lelang di surat kabar adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pengumuman. Bila panitia pengadaan cukup kreatif, biaya ini bisa ditekan dengan pengumuman beberapa paket sekaligus.
Kelemahan lain yang juga perlu dievaluasi adalah jangkauan. Tidak semua tempat terjangkau oleh surat kabar yang memenangkan lelang. Dari 498 Kabupaten/Kota, hanya 65% yang terjangkau oleh surat kabar yang ditunjuk, dengan jeda waktu 1-2 hari untuk sampai di wilayah Kabupaten tertentu. Bagi pelaku usaha di wilayah seperti itu, apalagi bila paket pekerjaan berlokasi di wilayah tersebut, maka pengumuman di surat kabar menjadi tidak bermakna.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pengumuman di website menjadi solusi yang paling menguntungkan. Saat ini lebih dari 75% instansi pemerintah sudah memiliki website. Dengan demikian, kewajiban mengumumkan lelang di surat kabar sebagai upaya untuk transparan dan memberi kesempatan luas bagi pelaku usaha terlibat dalam pengadaan dapat digantikan dengan kewajiban mengumumkan melalui website.
Lebih jauh, website atau Portal Pengadaan Nasional menjadi alat yang harus dikembangkan untuk menyatukan pengumuman lelang maupun semua informasi termasuk akses utama kepada sistem pengadaan nasional. Sebelum e-Procurement secara menyeluruh dapat diterapkan, kewajiban mengumumkan lelang di website yang dapat diakses melalui portal pengadaan nasional yang tunggal merupakan langkah awal dan strategi yang penting membangun pengadaan nasional yang baik.
Kesimpulannya, pengumuman lelang sebagai wujud dari transparansi dalam rangka good governance dalam pengadaan masih belum sepenuhnya disadari dan dipahami oleh pengelola pengadaan. Untuk itu, kebijakan memperkenalkan prinsip tersebut perlu dibarengi dengan penyamaan persepsi dan mainstreaming prinsip-prinsip good governance untuk mengubah orientasi pelaku pengadaan yang eksploitatif menjadi melayani. Dengan kata lain, satu kebijakan tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengkaitkannya dengan kebijakan lainnya.
Perjalanan e-procurement di Indonesia
Walaupun sudah dimungkinkan dari segi regulasi pengadaan, perkembangan penggunaan e-procurement di instansi pemerintah belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Hanya di beberapa BUMN yang mulai menerapkan kebijakan e-procurement.
Tahun 2004, dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Bappenas mendapat tugas untuk melakukan pilot project implementasi e-procurement. Pilot project berhasil dimulai dan dilakukan di 2 kementerian (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional) dan 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan Gorontalo), serta secara sukarela oleh Provinsi DIY dan Provinsi Riau Kepulauan, Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta.
Dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 7 Desember 2007 dibentuk. Tugas pengembangan e-procurement dilanjutkan oleh LKPP mulai pertengahan 2008.
Dari tahun 2003 sampai dengan 2007 perkembangan penerapan e-procurement dapat dikatakan sangat lamban. Bila mengacu framework MDB 2004, periode ini disebut dengan fase persiapan implementasi.
Tahap perkembangan berikutnya terjadi selama periode 2009-2010. Pada periode ini, LPSE berkembang dari 11 LPSE pada tahun 2008, menjadi 33 LPSE pada tahun 2009 dan 135 LPSE pada akhir 2010. Pada periode ini terjadi lompatan eksponensial baik pada segi jumlah layanan (LPSE) maupun nilai transaksinya.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kebijakan e-procurement memasuki tahap yang lebih “solid”. Dalam Perpres ini e-procurement ditempatkan dalam satu bab pengaturan tersendiri dengan arah kebijakan yang jelas.
Mulai tahun 2012 semua instansi wajib menerapkan e-procurement, dan mulai 2011 seluruh pengumuman lelang dilakukan secara elektronik melalui website portal pengadaan nasional (http://www.inaproc.lkpp.go.id/) menggantikan pengumuman di surat kabar nasional dan surat kabar provinsi. (Ikak G. Patriastomo)
03/01/11
Membangun e-procurement, membangun bangsa
Enam tahun kemudian, pada waktu tanggal 31 Desember 2010 saya memberikan sambutan akhir tahun di depan teman-teman yang bersama-sama mewujudkan gagasan itu, apa yang pada tahun 2004 rasanya masih menjadi mimpi, saat ini mimpi itu bukan lagi mimpi yang jauh.
Dalam kurun waktu hanya 3 tahun, sejak 2008 sampai akhir 2010 ini, perkembangannya sangat fantastis. Nilai transaksi pengadaan yang diproses secara elektronik menggunakan sistem e-procurement yang dibangun bersama-sama mencapai Rp. 16,69 trilyun. Lebih dari 7.900 paket lelang sudah diproses, padahal pada tahun 2008 hanya 33 paket diujicobakan.
Walaupun baru 51.780 badan usaha yang terdaftar dalam sistem e-procurement, jumlah ini adalah kumulatif 3 kali lipat dari jumlah badan usaha yang terdaftar tahun sebelumnya. Yang dirasakan oleh para pelaku usaha itu, ada perlakuan yang adil bagi mereka. Kesempatan untuk memenangkan lelang menjadi sama bagi semua pelaku usaha.
Melihat perkembangan itu, di tahun lalu, tepatnya tahun 2009 di Batam, saya pernah menyampaikan keyakinan saya di depan teman-teman, bahwa inisiatif membangun e-procurement akan memberi suasana dan optimisme baru di tengah-tengah hiruk pikuk komentar yang pesimistik dengan perkembangan bangsa ini. Inisiatif ini menunjukkan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki dinamikanya sendiri untuk bertahan hidup dan memperbaiki dirinya dan lingkungannya.
Tampaknya, respon dari para pengelola pengadaan di daerah sangatlah mendukung dinamika ini. Tim yang dibentuk di setiap Provinsi, Kabupaten, Kota maupun Kementerian dan Lembaga untuk mengelola unit layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sungguh sangat mengharukan sekligus membanggakan. Setiap orang dengan bersemangat mengambil bagian untuk mewujudkan e-procurement. Tidak mudah diceritakan, bagaimana Ibu-ibu di LPSE Sumatera Barat bersedia roadshow kepada para Bupati dan para kepala dinas di kabupaten se Sumatera Barat memperkenalkan e-procurement dan melakukan pendampingan kepada teman-temannya di kabupaten membentuk LPSE. Atau, kawan-kawan di Jawa Barat, Kalteng, atau Sulsel bersedia ke provinsi-provinsi lain menceritakan keberhasilannya mendorong penerapan e-procurement di provinsinya.
Ternyata, inisiatif membangun e-procurement telah menjadi gerakan bersama. LPSE-LPSE yang dibentuk di daerah maupun di pusat telah menjadi energi perubahan bagi lingkungannya dan perubahan ini dilakukan bersama-sama tanpa terikat dengan batas-batas wilayah dan kewenangan. Siapa saja dapat melakukan inisiatif itu, menyampaikannya kepada masyarakat, melatih panitia pengadaan maupun penyedia barang dan jasa, maupun melatih dan berbagi pengalaman kepada kawan-kawannya yang ingin membangun LPSE.
Birokrasi yang semula dipersepsikan lamban dan tidak mau berubah, saat ini teman-teman di LPSE telah menampilkan sikap yang sangat berbeda. Dengan bersemangat mereka bersedia membantu siapapun apalagi penyedia dan panitia yang ingin mengetahui proses lelang secara elektronik dan bisa mengoperasikan sistem aplikasi. Dengan ikhlas dan penuh dedikasi mereka melayani berbagai suara yang bernada sumbang pada inisiatif mereka. Mereka merasa menjadi tanggung jawab merekalah orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu e-procurement, seperti halnya mereka yang tahu dari kawan-kawan di LPSE yang lain.
Saat ini, ada lebih dari 1.300 orang di negara kita ini yang memiliki semangat seperti itu. Sekali lagi, perubahan itu pasti akan terjadi. Sistem pengadaan yang lebih baik akan segera terwujud oleh orang-orang seperti itu. (Ikak G. Patriastomo)
06/03/10
2012 Bisakah dimulai e-Procurement di Indonesia
Rasanya, keinginan masyarakat untuk diberantasnya praktek-praktek korupsi dalam pengadaan barang/jasa telah berkembang semakin kuat sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat.
Dalam pengadaan, peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dicegah, salah satunya dengan menjamin proses pengadaan dilakukan secara transparan. Proses yang transparan disertai dengan prinsip adil dan nondiskriminasi akan membawa pada persaingan usaha yang sehat sehingga dimungkinkan diperoleh harga barang yang kompetitif dan bebas korupsi.
Untuk mewujudkan proses tersebut, maka perlu dibangun satu alat yang membantu panitia dan pengelola pengadaan melaksanakan pengadaan.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunkasi, peluang untuk menjamin pelaksanaan proses pengadaan yang transparan, terbuka dan persaingan yang sehat lebih dimungkinkan saat ini.
Sebagaimana yang dicanangkan oleh Menteri PPN waktu itu (Sri Mulyani) tanggal 25 Agustus 2005, keinginan untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara lebih efektif, efisien dan akuntabel serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak telah mendorong Pemerintah untuk segera menyelengga rakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik berbasis internet (e-Procurement).
Di samping itu, berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dan mulai menggunakan e-procurement.
Secara umum, penggunaan E-procurement pada dasarnya akan:
1). Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Siapapun dapat melihat proses pengadaan yang dilakukan, sehingga masyarakat luas dapat ikut mengawasi proses pengadaan yang dilakukan oleh suatu instansi.
E-procurement akan menjadi alat dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat pada proses pengadaan barang/jasa sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan yang biasanya mengindikasikan pula terjadinya korupsi dan kolusi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang memenangkan lelang di suatu instansi beserta harga penawarannya termasuk mengetahui jumlah dan perusahaan yang mengikuti lelang.
2). Meningkatkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha untuk mendapatkan kontrak dengan Pemerintah. Hambatan-hambatan bagi pelaku usaha dapat diminimalkan sehingga seluruh pelaku usaha yang benar-benar merupakan pelaku usaha akan mendapat akses yang sama untuk mengajukan penawaran. Dengan e-procurement, kelompok-kelompok pelaku usaha berkurang peluangnya untuk melakukan arisan lelang.
3). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selama ini, sebagian pengelola pengadaan mengeluhkan rumitnya proses pengadaan karena harus berhadapan dengan pelaku usaha yang tidak profesional. Sanggahan dan pengaduan menjadi menu harian yang melelahkan. Seringkali proses leleng belum selesai, tetapi pengaduan adanya KKN sudah sampai ke Kepolisian. Sanggahan seringkali keluar dari konteks sanggahan. E-procurement akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang. Proses pengumuman sampai dengan pembukaan penawaran akan dilakukan oleh sistem. Setelah pemenang lelang diperoleh berdasarkan evaluasi panitia, sistem akan mengumumkan hasil lelang.
Kemudian, pada saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan, dicanangkan penggunaan e-procurement di Departemen Keuangan pada tahun 2008. Sebelumnya, pemerintah provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Gorontalo telah menandatangani MUO dengan Bappenas tahun 2007 untuk mulai menerapkan e-procurement di tahun 2008. Kemudian MOU yang sama menyusul dengan pemerintah kota Denpasar dan Yogyakarta.
Dengan antusiasme yang tinggi pula, saat ini provinsi DI Yogyakarta dan pemerintah kota Makassar juga sedang mempersiapkan langkah-langkah implementasi e-procurement dengan target tahun 2008 ini sudah mulai beroperasi. Pada tahun 2009, 19 propinsi sudah dapat dilayani sistem e-procurement yang diselenggarakan oleh 35 Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai transaksi pelelangan Rp. 3,35 trilyun. Dengan tren ini, semoga target 2012 optimis bisa diwujudkan.
http://www.academia.edu/4873855/Implementasi_e-Procurement_Inovasi_Pelayanan_Publik_sebagai
Salam:
Ikak G. Patriastomo
30/10/08
Tantangan membangun e-procurement
Tantangan pertama adalah terbatasnya akesibilitas kepada informasi kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Pelaku usaha penyedia barang atau produsen barang tidak cukup mendapat informasi instansi yang memerlukan barang dan jasa. Sebaliknya, instansi sebagai konsumen tidak mendapat infomasi yang memadai mengenai ketersediaan barang dan jasa oleh pelaku usaha. Persoalan ini memerlukan strategi pengembangan satu sistem yang memungkinkan bertemunya dua sisi kepentingan tersebut. Bappenas telah mengarahkan penggunaan sistem pengadaan yang berbasis internet dan DETIKNAS telah memutuskan untuk hanya dibangunnya satu sistem pengadaan secara elektronik.
Belum berkembangkan infrastruktur komunikasi yang memungkinkan ketersediaan informasi supply-demand pada pasar pengadaan telah menciptakan pasar yang terfragmentasi berdasarkan wilayah-wilayah geografis bahkan cenderung terfragmentasi berdasarkan wilayah administrasi. Kondisi ini memerlukan strategi pengembangan e-proc yang mengarah kepada pemanfaatan semua infrastruktur yang sudah terbangun digunakan secara maksimal bersama-sema dengan sistem yang lain, termasuk digunakan secara bersama oleh berbagai instansi pusat dan daerah.
Pemanfaatan infrastruktur yang tidak tersekat-sekat berdasarkan wilayah administrasi, wilayah kewenangan maupun wilayah geografis akan menghasilkan tingkat efisiensi yang luar biasa. Pada gagasan ini, maka infrastruktur informasi dan komunikasi yang dibangun oleh misalnya Depkeu, dapat dimanfaatkan oleh semua instansi pusat dan daerah. Demikian pula misalnya apabila di suatu wilayah yang sudah berkembang adalah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah, maka infrastruktur tersebut harus dimungkinkan dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah.
Pada tahap awal pembangunan kesistemannya dan keterbatasan infrastruktur sebelum secara nasional seluruh informasi berkaitan dengan pasar pengadaan dapat diintegrasikan, maka inisiatif-insiatif pemerintah daerah perlu didorong membangun pusat-pusat layanan pengadaan secara elektronik yang memfasilitasi transaksi pengadaan. Untuk itu, perlu dibangun mind set yang dapat diterima oleh pemerintah daerah dalam era otonomi saat ini. Pendekatan participatory yang bersifat memberi dukungan dan empowering semua pihak diyakini lebih efektif secara operasional dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat instruksional maupun pengaturan.
Saat ini, antusiasme para pengelola pengadaan sangat beragam. Sebagian yang enggan terhadap e-proc ada kemungkinan disebabkan oleh tingkat ketrampilan dan pengetahuannya mengelola komputer, termasuk dari dunia usaha. Sebagian besar pengelola pengadaan tidak memiliki ketrampilan yang cukup mengoperasikan komputer atau belum terbiasa dengan teknologi komputer. Untuk itu, keterlibatan semua institusi pendidikan untuk mempercepat penguasaan ketrampilan pengelola pengadaan maupun pelaku usaha perlu sangat didorong. Semua lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah komputer perlu didorong dapat menjadi pusat pelatihan mengoperasikan penggunaan e-procurement.
Dunia pengadaan pemerintah, harus diakui sampai saat ini hanya dikuasi oleh sebagian kecil pelaku usaha. Di antara pelaku usaha yang secara tradisional menguasi peluang pasar pengadaan, sebagian besar pasti akan berkurang dominasinya pada pasar pengadaan apabila kesempatan akses kepada pasar pengadaan menjadi lebih terbuka. Dengan kata lain, dengan penggunaan e-procurement dipastikan akan muncul resistensi dari kelompok pelaku usaha yang akan berkurang dominasinya. Kesadaran pada kepentingan masyarakat luas perlu dibangun melalui kampanye publik yang intensif.
Di samping itu, juga harus diakui bahwa dunia pengadaan kita masih belum cukup transparan dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi atau kelompok. Titipan dan tekanan kepada panitia pengadaan masih menjadi momok bagi pengelola pengadaan. Situasi ini pasti juga akan memberi tantangan tersendiri karena dengan e-procurement sebagian besar proses pengadaan digantikan dengan proses elektronik. Dengan proses ini maka peluang untuk memanipulasi proses pengadaan menjadi berkurang. Masyarakat dapat dengan mudah menilai setiap keputusan dalam proses pengadaan. Untuk itu, ada strategi untuk menempatkan peran LSM dalam mengawal proses pengadaan yang transparan.
Berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini, mari kita membangun e-procurement dengan semangat: satu nusa-satu bangsa-satu bahasa.
Salam
Ikak G. Patriastomo

