12/02/14

E-PROCUREMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN PASAR PENGADAAN YANG SEHAT

Permasalahan pengadaan pemerintah pada hakekatnya adalah permasalahan pasar pengadaan dan permasalahan tata kelola (governance) dalam membelanjakan keuangan negara. Ketiadaan keseimbangan supply-demand, persaingan usaha yang tidak sehat, adanya barrier to entry dan lain-lain pada satu sisi menjadi faktor dominan yang menentukan kinerja kebijakan pengadaan bersama-sama dengan buruknya tata kelola yang berujung pada tindakan korupsi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK atau ICT) secara signifikan membuka peluang terselesaikannya permasalahan pengadaan melalui penerapan e-procurement (pengadaan secara elektronik) dengan membangun suatu e-market place pengadaan dan sistem pendukungnya. Perkembangan ICT memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel (memungkinkan semua orang mengawasi prosesnya dan pengelola pengadaan mendapatkan barang dengan harga yang benar dari penyedia yang benar sehingga akuntabel).  Di samping itu, terbangunnya e-market place pengadaan akan memperbaiki mekanisme pasar yang memberikan informasi yang lebih baik kepada pembeli dan penjual atas suplly dan demand suatu barang/jasa.

Pada RPJM periode 2010-2014 saat ini, e-procurement telah menjadi salah satu program strategis dalam mengatasi permasalahan pengadaan. Pengembangan dan implementasi e-Procurement ini telah menjadi prioritas bidang pada RPJMN ini dan diusulkan akan menjadi prioritas nasional pada RPJMN periode 2015 -2019.

Melalui penerapan pengadaan secara elektronik, proses dan prosedur pengadaan menjadi lebih sederhana dan lebih memperkuat aspek akuntabilitas, transparansi, maupun efektivitas kebijakan pengadaan. Dengan terwujudnya e-market place pengadaan, harga pasar akan terbentuk secara benar dan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan sehingga manfaat belanja dapat lebih maksimal. Dalam 5 tahun ke depan, e-market place pengadaan ini akan semakin dewasa sejalan dengan kemajuan ICT dunia dan ketersediaan infrastruktur ICT maupun bisnis ICT di Indonesia. Perkembangan Cloud Computing akan sangat menentukan arah dan kecepatan kemajuan e-market place pengadaan maupun proses pengadaannya.

Sejalan dengan perkembangan ICT dan semakin dewasanya e-market place pengadaan, manajemen pengadaan dimungkinkan dikelola sebagai suatu proses end-to-end, sejak perencanaan anggaran sampai dengan penyerahan barang dan penilaian kinerjanya, bahkan pengadaan dengan mudah akan dapat dibangun kaitannya dengan pengelolaan barang/asset pemerintah. Pengadaan akan dapat dengan mudah dioptimnalisasikan rantai suplainya (Supply Chain Optimazion) sehingga didapatkan harga barang yang paling murah/menguntungkan, dengan tetap menghitung manfaat sosial dan ekonomi dari suatu pengadaan.
Organisasi pengadaan juga akan menjadi sangat efisien dan ramping tanpa mengurangi peluang kontrak pengadaan dan pembelian yang sangat luas bagi usaha kecil khususnya.

Untuk menangkap momentum perkembangan ICT dan pengaruhnya serta peluangnya bagi dunia pengadaan, penerapan e-procurement mutlak harus secepat mungkin diadopsi sebagai sistem utama proses pengadaan. Bersamaan dengan pengembangan sistem, sumber daya manusia pengelola pengadaan perlu disiapkan untuk mampu mengadaptasi teknologi yang diperkenalkan. Sistem regulasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis proses dan lingkungan pengadaan yang baru. Dalam hal ini, peraturan setingkat undang-undang menjadi sangat diperlukan untuk memberi kesempatan kepada LKPP melakukan perubahan dan berinovasi dalam memperbaiki kinerja pengadaan.

Dalam rangka mengejar dan penyelesaikan persoalan adopsi teknologi, LKPP telah membangun sistem e-procurement dan strategi implementasinya yang dapat diterapkan dalam kondisi infrastruktur, SDM dan organisasi yang berbeda-beda. Secara ekstrem, e-procurement pada kondisi internet yang sangat tidak memadai, sistem tetap dapat berjalan (dengan LAN dan bidding room) hanya sebagai sarana pertukaran dokumen dan pengumuman lelang. Untuk itu, sistem e-procurement dibanguan sebagai suatu sistem, yang baik aplikasi, infrastruktur server dan jaringan, maupun pengelolaannya tersebar dan terdistribusi sampai ketingkat Kabupaten/Kota dengan organisasi pengelolaan yang otonom (setiap Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota membangun Layanan Pengadaan Secara Eelentronik atau LPSE), namun terhubung menjadi satu sistem secara nasional. Sebagai satu sistem, semua pengguna (PPK, ULP, penyedia maupun masyarakat luas) dapat mengakses informasi dari manapun dengan satu nama user (Single Sign On). LPSE juga menjadi ujung tombak penyelesaian permasalahan digital gap karena selain memberi fasilitas untuk digunakan oleh penyedia mengikuti lelang, LPSE juga menyediakan pelatihan dan helpdesk bagi pengguna sistem.

Pembangunan LPSE yang tersebar di seluruh wilayah dengan sistem elektroniknya dimungkinan karena pendekatan penggunaan open-source software yang bebas lisensi. Pengembangan lebih lanjut dari pendekatan ini adalah pengembangan software secara open-source yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengembangannya. LKPP dalam hal ini bertindak sebagai software house dan penyedia layanan pemeliharaan dan dukungan teknis sekaligus sebagai pemegang hak cipta mewakili Pemerintah. Peluang dari pendekatan ini, total biaya pengadaan pengembangan aplikasi secara nasional menjadi murah dan tidak membebani institusi yang menyelenggarakan sistem elektronik. Lebih lanjut, pengembangan secara opensource membuka kemungkinan masyarakat memanfaatkan aplikasi tanpa biaya.

Kombinasi berbagai pendekatan dalam implementasi e-procurement di Indonesia pada saatnya akan memberi peluang terbangunnya pasar pengadaan yang terintegrasi dengan e-market place yang berkembang di Indonesia maupun di dunia. Tanpa kehilangan kendali atas kebijakan pengadaan, pasar pengadaan yang terintegrasi dengan pasar yang lebih luas akan memberi peluang balanja yang lebih efisien sekaligus peluang pasar produk nasional yang sudah berdaya saing. Perjalanan implementasi e-procurement dimulai pada tahun 2008, diawali dengan pembentukan LPSE pilot di 11 lokasi/institusi. Dalam perkembangannya hingga awal tahun 2014, telah tercatat sebanyak 602 LPSE yang tersebar di 33 provinsi dan melayani instansi pemerintah pusat, daerah serta BUMN, serta perguruan tinggi. Perkembangan yang menarik, walaupun secara peraturan BUMN tidak diatur dengan peraturan yang sama dengan APBN/APBD, terdapat beberapa BUMN yang juga membangun LPSE, bergabung dalam e-market place yang sama dan memanfaatkan sistem e-procurement yang dibangun LKPP.

Dengan telah terbangunnya 602 LPSE yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia (seluruh Provinsi sudah terlayani), telah membuka akses pasar pengadaan pemerintah dan menciptakan persaingan sehat dalam proses lelang. Sistem e-procurement memungkinkan pelaku usaha di daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendapatkan akses pasar di seluruh Indonesia dan mengikuti proses lelang maupun menawarkan barangnya di e-katalog. Walaupun demikian, secara alamiah wilayah operasi pelaku usaha tetap terbatasi oleh biaya transportasi dan pengenalan potensi setempat.

Keberhasilan penerapan e-procurement di Indonesia tidak lepas dari adanya respon positif para pelaku pengadaan. Secara kelompok, respon ini mempercepat proses adopsi sistem e-procurement yang dipersepsikan memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan dirancang pasti sesuai dengan ketentuan karena melekat pada aplikasi dan transparansi yang sangat luas., serta meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha karena kompetisi yang adil dan terbuka.

Dengan meningkatnya kepercayaan dunia usaha pada proses pengadaan yang lebih adil dan transparan, partisipasi langsung pelaku usaha dalam pengadaan diharapkan meningkat. Hal ini akan meningkatkan kompetisi dan pada akhirnya akan menjamin harga yang lebih benar.

Sistem e-procurement yang dibangun juga membuka peluang untuk membangun sistem pendukung dalam rangka government financial management yang lebih baik. Interaksi antar sistem di dalam manajemen keuangan akan mengurangi biaya dan waktu proses dan pada akhirnya akan menurunkan ekonomi biaya tinggi. Untuk itu, arsitektur sistem e-procurement dibangun dengan membuka peluang seluas-luasnya interaksi dengan sistem yang lainnya, seperti sistem perencanaan pengadaan, sistem manajemen kontrak, sistem pembayaran (payment system) dan sistem monitoring termasuk pengendalian, dan pengawasan oleh masyarakat.

Salam LPSE
Ikak G. Patriastomo

09/06/13

Nilai Sosial pada Adopsi e-Procurement

Hery Suliantoro (2012) dalam disertasinya mengusulkan bahwa adopsi e-procurement sebagai proses yang melekat secara sosial memerlukan partisipasi sosial. Efektifitas implementasi kebijakan publik tidak selalu perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat mandatori namun dapat dilakukan melalui gerakan yang inisiasinya bersifat partisipatif. Pendekatan ini akan memunculkan agen-agen perubahan yang secara kolektif melakukan perbaikan sistem. Nilai-nilai sosial seperti "volunteering based solidarity", nilai personal seperti "perceived behavioral control dan self-efficacy, lingkungan organisasi (komitmen pimpinan dan learning organization), dan kekuatan eksternal (good governance) ternyata secara bersama-sama mendorong terjadinya adopsi e-procurement. Oleh karena itu, dapat dimaklumi banyaknya inisiatif e-government yang tidak sukses mungkin karena melihat proses adopsinya hanya sebagai adopsi teknologi. Inisiatif e-gov tidak dapat disamakan dengan kasus pemanfaatan suatu teknologi oleh seseorang pada umumnya. Inisiatif implementasi e-gov perlu secara menyeluruh melihat nilai-nilai sosial yang perlu dikelola.

08/04/13

Strategi Implementasi e-Procurement di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bersama, pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menghadapi masalah besar berkaitan dengan antara lain: • pasar pengadaan yang tidak terbuka (fragmented, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mendapat akses pada pasar pengadaan, arisan tender sampai pada dominasi pelaku usaha atau kelompok usaha pada pasar pengadaan dan premanisme); • kurangnya kapasitas manajemen pengadaan oleh instansi pemerintah dari aspek pengorganisasian maupun jumlah dan kompetensi personelnya; dan • bad governance (tidak transparan dan tidak akuntabel, penyalagunaan wewenang untuk kepentingan tertentu sampai tindak pidana korupsi).

Mulai tahun 2003, telah digulirkan agenda pembenahan di bidang pengadaan yang meliputi pembenahan aspek peraturan perundang-undangan melalui terbitnya Keppres 80 Tahun 2003, pemberian pedoman-pedoman berupa model dokumen pengadaan sampai pada penafsiran peraturan. Pembenahan juga mencakup bidang kapasitas SDM melalui pemberian pelatihan dan bimbingan teknis kepada semua pelaku serta mengujinya untuk mengukur tingkat pemahamannya pada satu elemen kompetensi. Saat ini lembaga yang khusus untuk mengawal dan memimpin pembenahan di bidang pengadaan sudah berdiri dengan Perpres 106 tahun 2007 (LKPP). Diharapkan, LKPP akan membangun dan melengkapi personil dalam proses pengadaan dengan berbagai alat dan kelengkapan yang dapat membantu pengelola pengadaan melaksanakan pengadaan dengan lebih mudah dan mencapai tujuannya. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, e-procurement dapat menjadi solusi strategis sebagai salah satu alat (tools) untuk melengkapi pengelola pengadaan bekerja lebih mudah. Lebih dari pada itu, dalam pengadaan barang/jasa publik, e-procurement menjadi solusi strategis karena kita dapat membangun satu pasar pengadaan dari Sabang sampai Merauke secara lebih efektif. Seluruh pelaku usaha dan seluruh pembeli (panitia pengadaan) akan bertemu di satu pasar yang sama, yang terbuka (aksesibel), bersaing secara fair, dan transparan. Tidak boleh ada satu pengusahapun yang tidak memiliki akses pada pasar. Jadi, perspektif memandang e-procurement harus bukan semata-mata merupakan alat yang membantu pengelola pengadaan, tetapi harus melihat e-procurement sebagai alat yang akan mendorong efisiensi belanja nasional dan meningkatkan daya saing usaha nasional melalui penciptaan satu pasar pengadaan yang terbuka dan bersaing secara fair. 
Disinilah letak perbedaan yang mendasar antara strategi membangun e-procurement di sektor privat (koorporasi) dengan sektor publik.

 Dengan persepktif seperti ini, Dewan TIK Nasional telah memutuskan bahwa hanya akan bangun 1 (satu) sistem pengadaan secara elektronik. Pengalaman dari disatukannya pasar modal Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta mendorong kebijakan perlunya 1 (satu) pasar e-proc. Dengan memahami kebijakan Dewan TIK Nasional serta esensi pasar pengadaan publik, maka menjadi tidak layak dan tidak perlu setiap instansi membangun sendiri kesisteman e-procurement. Dari seluruh komponen sistem e-procurement sektor publik, terdapat komponen yang perlu diperankan oleh setiap instansi, tetapi juga terdapat komponen yang perlu diperankan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder ataupun hanya diperankan oleh LKPP.

Membangun komitmen bersama di lingkungan kerja pengadaan perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder. Sistem yang sudah terbangun akan mangkrak bila tidak terbangun keinginan untuk melaksanakan pengadaan secara lebih baik. Tidak adanya komitmen di instansi akan menyebabkan tidak terbangunnya sistem e-proc di instansi ybs. Komitmen ini tidak selalu harus dimulai dari atas. Seluruh stakeholder dapat berperan memulainya dari lingkungannya untuk kemudian mendorongkan tumbuhnya komitmen kepada sekelilingnya. Ada beberapa contoh komitmen yang didorong dari bawah. Mempersiapkan SDM dalam meng operasikan sistem e-procurement perlu diperankan oleh semua komponen masyarakat (instansi, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi dunia usaha). Semua sekolah-sekolah di bidang IT harus dan dapat menjadi garda terdepan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penggunaan sistem e-procurement.

Masih banyak rumusan strategi implementasi yang perlu didiskusikan berkaitan dengan komponen-komponen lain seperti penyediaan hardware, software, jaringan, konsultasi, regulasi, operasionalisasi, pengorganisasian, pelayanan kepada pengguna, bimbingan teknis dsb.

Salam: Ikak G. Patriastomo (Media Indonesia, 19 Mei 2008)


21/03/13

LPSE: Inisiatif untuk Menata Pasar Pengadaan

Tahun 2013 ini, dengan Inpres No. 1, 100% pengadaan barang/jasa Pemerintah didorong untuk dilakukan secara elektronik. Kalau ini terjadi, maka tidak kurang dari Rp. 600 trilyun akan dilelangkan melalui sistem elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahun 2012 yang lalu, lebih dari Rp. 150 trilyun sudah dilelangkan dengan selisih hasil lelang dengan pagu Rp. 15,6 trilyun (lihat http://report-lpse.lkpp.go.id). Manfaat yang tidak kecil. Untuk melengkapi sistem, fitur dalam sistem pengadaan secara elektronik juga bertambah dan lebih lengkap, termasuk menambah proses pengadaan dengan e-purchasing (suatu proses yang tidak lagi tergantung pada persaingan yang diciptakan oleh pengelola pengadaan, melainkan sudah terbentuk di pasar). Harapannya, LPSE akan segera menjadi e-market place yang sangat besar dalam waktu 5 tahun ke depan. Proses e-purchasing akan memastikan proses pemilihan barang/jasa dan penyedianya menjadi sangat sederhana, mudah, cepat dan murah tanpa berkurang efektivitasnya. Lebih lanjut, dengan berkembangnya jumlah transaksi maupun pihak yang bertransaksi di alam e-market place tersebut, maka efisiensi pengadaan secara nasional akan meningkat karena terbangunnya struktur distribusi baru yang harapannya lebih efisien karena rantai pasok lebih pendek dan lebih rasional sesuai nilai tambahnya. Para pelaku usaha yang terlibat dalam rantai suplai barang/jasa akan mentata kembali struktur distribusinya menyesuaikan dengan kebutuhan rantai suplainya.

28/10/12

FutureGov Award

Chiang Mai, 19 Oktober 2012 Pada gala dinner Jumat Malam yang diselenggarakan Majalah FutureGov Asia, LKPP mendapat penghargaan atas National e-Procurement Projectnya untuk kategori Technology Leadership. Satu lagi penghargaan setelah tahun lalu Warta Egov memberi Special Mention sebagai e-Procurement Accelerator kepada LKPP. Apa artinya? Tampaknya dunia internasional (Asia Pasific) mulai melihat adanya inisitif yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Tanpa bermaksud meminta perhatian, tampaknya inisiatif e-gov di Indonesia perlu mendapat perhatian dari banyak pihak.

23/07/12

Pengadaan yang sederhana

Beberapa waktu yang lalu, dalam diskusi tentang swakelola untuk riset terjadi diskusi tentang pengadaan di Badan Layanan Umum (BLU). Di dalam PP tentang BLU, pengadaan untuk operasional BLU dimungkinkan lebih fleksibel dengan mempertimbangkan efisiensi.

Ada statement yang mengganggu. Apakah prosedur yang diatur saat ini tidak memungkinkan proses yang fleksibel? Atau bahkan tidak efisien? sehingga PP BLU perlu mengatur bahwa pengadaan operasional di BLU dimungkinkan diatur berbeda. Atau hanya persepsi.

Bagi saya, persepsi ini menjadi tantangan bagi LKPP. Apakah hanya persepsi atau memang proses pengadaan barang/jasa pemeintah masih dirasakan tidak sederhana. Atau bahkan di banyak kasus, proses pengadaan tidak menjamin kebutuhan objektif pengguna barang. Harus pula diakui, Panitia atau ULP banyak yang mengalami kesulitan menerapkan Perpres 54 Tahun 2010. Dengan bahasa sederhana, pengadaan yang seharusnya mudah masih tidak mudah. Tentunya berbeda halnya untuk pengadaan barang/jasa yang memang tidak sederhana. Data statistik kita mengatakan 40% belanja sebenarnya masuk kategori belanja sederhana.


Dalam konteks ini, kinerja LKPP tergantung pada kemampuan membuat aturan proses pengadaan yang sederhana tetapi menjawab prinsip-prinsip pengadaan.

Persoalan yang terasa saat ini, orientasi LKPP tampaknya terbelenggu oleh orientasi "mengatur" sehingga pelaku pengadaan cenderung memandang sebagai hambatan. Oleh karena itu, pertama kali LKPP harus mengubah orientasi ini, dari bentuk aturan menjadi orientasi yang memberi contoh, model dan solusi, termasuk mengubah bisnis proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi (e-procurement). Bahkan bisa jadi, LKPP menjadi lembaga yang memfasilitasi pengadaan instansi lain. Kontrak tetap di masing-masing PA, tetapi proses pengadaan dan penetapan pemenang oleh LKPP.

Untuk saat ini, salah satu contoh peran LKPP yang perlu dimaksimalkan adalah peran menyediakan e-catalog. Dalam Perpres 54/2010, LKPP mendapat kewenangan membangun framework contract dan menuangkannya menjadi e-catalog. Kerumitan proses pengadaan saat ini akan banyak yang dapat disederhanakan dengan tersedianya e-catalog. Melalui skema framework contract, LKPP bisa menyelesaikan persoalan pengadaan di banyak tempat dan dapat menciptakan efisiensi proses maupun harga perolehan barang.

Mimpi kita, proses pengadaan segera menjadi lebih sederhana dan mudah tanpa mengurangi bobot akuntabilitas dan profesionalitasnya.

Salam IAPI.
Ikak G. Patriastomo