Korupsi dalam Pengadaan

Pernah di tahun 2007, pada pidato kenegaraan, Presiden SBY mengajak semua pengelola pengadaan tidak takut dengan penegakan hukum melawan korupsi, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, selama kita merasa sudah mengikuti atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahasa yang lebih tegas adalah pengelola pengadaan tidak perlu khawatir berhubungan dengan penegak hukum selama tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan.

Acuan suatu tindakan disebut tindak pidana korupsi adalah UU No.31/1999 yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan, Keppres 80/2003, perlu dikaitkan dengan UU No.31/1999 untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi.

Pemahaman yang luas mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan adalah adanya tindakan melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian, kesalahan dalam proses pengadaan (hal ini jamak) tidak selalu dapat dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Pengadaan yang dimulai dengan satu keinginan atau niatan untuk semata-mata untuk mencapai tujuan pengadaan (tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain) pasti terhindar dari tuduhan korupsi. Tetap perlu dicatat bahwa niat seperti itu masih tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pengadaan. Dalam sistem pengadaan yang dibangun selama ini, keinginan untuk melakukan korupsi dapat ditengarai dengan tingkat transparansi yang terjadi dari suatu proses pengadaan.

Aspek transparansi dalam proses pengadan  meliputi antara lain kewajiban mengumumkan pelelangan yang dibarengi dengan memberi waktu yang cukup bagi peserta lelang untuk mempersiapkan penawarannya.

Regulasi yang ada waktu itu sudah mengatur bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengadaan dan melihat hasilnya. Hasil pengadaan bukanlah sesuatu yang harus dirahasiakan. PPK wajib memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada masyarakat yang memerlukan penjelasan. Dengan adanya UU No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), proses dan hasil pengadaan tidak termasuk dalam ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan tidak mengumumkan proses pengadaan secara terbuka di portal pengadaan nasional adalah perbuatan melawan hukum. 

Pada tahap pelaksanaan kontrak, yang termasuk korupsi adalah perbuatan curang (misalnya mengurangi kualitas) pada waktu melaksanakan pekerjaan, atau perbuatan curang pada waktu menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika selama ini ada kesan bahwa pelaku usaha tidak dapat dituntut secara hukum karena melakukan korupsi maka dengan ketentuan ini pelaku usaha juga dapat dituntut. Seringkali tindakan ini juga melibatkan unsur pengelola pengadaan, khususnya penerima barang atau pekerjaan.

Pengertian tindak pidana korupsi dalam pengadaan juga dapat terjadi bila terdapat perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tentunya secara melawan hukum dengan memaksa penyedia memberi sesuatu atau membayar sesuatu, misalnya komisi atau fee. Pada prinsipnya, semua komisi atau potongan yang terjadi dari suatu transaksi menjadi hak negara.

Catatan untuk kondisi saat ini, sesuatu yang biasa di dunia swasta (setiap orang yang terlibat dalam suatu transaksi mendapat fee) menjadi salah untuk kalangan pejabat publik.

Pada kasus korupsi yang lain lagi, terdapat tindakan pegawai negeri dengan sengaja turut serta dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan kepada yang bersangkutan untuk mengurus atau mengawasinya, yang tentunya ada keuntungan finansial bagi sirinya. Pada kasus ini, pekerjaan dikerjakan oleh sekelompok PNS namun sesungguhnya kontraknya dengan penyedia jasa. Rasanya hal-hal demikian itu kita sudah mengetahuinya.

Penerapan e-procurement perlu segera

Untuk menjamin proses pengadaan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha, maka menjadi salah satu prinsip pengadaan adalah transparan. Prinsip ini dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk kewajiban kepada pengelola pengadaan mengumumkan adanya kesempatan kontrak pekerjaan (biasanya disebut dengan pengumuman rencana pengadaan), pengumuman lelang dan pengumuman pemenang lelang.

Pada prakteknya, dengan alasan biaya pengumuman di surat kabar tidak murah dan seringkali anggaran pengumuman pengadaan terbatas, pengadaan (baik rencana maupun lelangnya) tidak diumumkan dengan memadai. Pada era sebelum Keppres 80 Tahun 2003, pengumuman hanya ditempelkan di papan pengumuman resmi instansi yang memiliki kontrak pengadaan. Di samping tempat pengumuman yang tidak menjangkau semua pihak, isi pengumuman seringkali sangat tidak memadai untuk memberi keterangan yang lengkap tentang pekerjaan yang akan dilelangkan. Seringkali, pengumuman hanya ditempel dalam waktu yang sangat terbatas atau dirobek untuk membatasi keikutsertaan banyak penyedia.

Di satu sisi praktek tersebut menggambarkan pemahaman yang terbatas bagi semua pihak yang terlibat akan prinsip transparansi tersebut, di sisi yang lain juga menggambarkan pemahaman yang terbatas pada keterkaitan antara pengumuman tender dengan hasil pengadaan (khusunya harga). Tidak dipahami bahwa semakin banyak peserta lelang akan semakin besar peluang pengelola pengadaan memperoleh harga barang yang baik (murah).

Yang dipahami, semakin banyak peserta lelang semakin repot mengelola prosesnya karena menjadi tidak mudah untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, jalan pintas yang diambil kemudian adalah menyembunyikan pengumuman tender supaya yang ikut lelang dapat diatur. Karena ada pengaturan, maka peluang untuk mengatur imbalanpun menjadi terbuka (korupsi).

Penunjukan Satu Surat Kabar
Surat kabar yang beroplag besar dan tersebar menjangkau seluruh wilayah merupakan alternatif tempat pengumuman lelang yang paling potensial membangun dan menegakan prinsip transparansi. Oleh karena itu, pengelola pengadaan perlu diatur untuk meletakan pengumuman lelang di surat kabar tersebut. Kewajiban ini memiliki implikasi pengelola pengadaan yang satu akan berbeda dengan pengelola pengadaan lainnya apabila tidak diatur nama surat kabar yang dimaksud.

Dari sisi pelaku usaha, surat kabar yang berbeda-beda juga menimbulkan kesulitan untuk mengikuti secara konsisten peluang usaha di bidang pengadaan. Pelaku usaha mungkin perlu berlangganan beberapa surat kabar sekaligus hanya untuk dapat mengikuti pengumuman lelang (peluang usaha) tersebut.

Kebijakan mengumumkan di surat kabar juga masih memiliki potensi dicurangi oleh berbagai pihak. Ada beberapa kasus panitia pengadaan memesan kolom tertentu untuk satu exemplar saja sebatas memenuhi aspek administrasi pengumuman, sedangkan penerbitan tersebut tidak nyata-nyata disebarkan ke publik.
Pelaku usaha juga masih memiliki peluang untuk curang denga memborong penerbitan yang beredar di suatu wilayah agar pesaing-pesaingnya tidak mendapat pengumuman dan informasi yang memadai. Pelelangan pada akhirnya hanya diketahui oleh kelompok terbatas, biasanya yang sudah lama bekerjasama dengan panitia pengadaan atau pemilik pekerjaan.

Lelang untuk Memilih Surat Kabar
Ditetapkannya satu surat kabar yang akan menjadi tempat pengumuman lelang akan memungkinkan: (1) kontrol terhadap kepatuhan mengumumkan secara lebih mudah; (2) kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kerjasama antara penerbit dengan panitia pengadaan lebih mudah; (3) memberi kepastian bagi pelaku usaha yang akan melihat secara konsisten peluang usaha pada pasar pengadaan.
Untuk itu, mengingat terdapat beberapa surat kabar yang memenuhi kriteria, maka penunjukan satu surat kabar perlu diproses yang menjamin perlakukan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pemilihan surat kabar dilelangkan setiap tahun.

Surat kabar yang ditetapkan kemudian perlu membangun unit kerja yang khusus menangani penempatan pengumuman lelang dari seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Harga iklan yang lebih murah
Walaupun pelelangan yang dilakukan dalam kriteria evaluasinya tidak semata-mata mendasarkan pada harga yang paling murah, akan tetapi lelang surat kabar ini menghasilkan biaya iklan bagi pengumuman lelang per baris per kolomnya lebih rendah dari harga iklan yang normal.Rata-rata penawaran menawarkan 30% dari biaya yang dipublikasikan. Hal ini wajar mengingat jumlah iklan per hari akan lebih dari 100 tayangan dengan masing-masing Rp. 5 juta rupiah saja, maka per hari surat kabar akan memiliki pemasukan Rp. 500 juta rupiah atau Rp. 15 Milyar per bulan atau Rp. 180 milyar per tahun.

e-Procurement dan Portal Pengadaan Nasional
Salah satu kelemahan yang menonjol dari kebijakan pengumuman lelang di surat kabar adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pengumuman. Bila panitia pengadaan cukup kreatif, biaya ini bisa ditekan dengan pengumuman beberapa paket sekaligus.

Kelemahan lain yang juga perlu dievaluasi adalah jangkauan. Tidak semua tempat terjangkau oleh surat kabar yang memenangkan lelang. Dari 498 Kabupaten/Kota, hanya 65% yang terjangkau oleh surat kabar yang ditunjuk, dengan jeda waktu 1-2 hari untuk sampai di wilayah Kabupaten tertentu. Bagi pelaku usaha di wilayah seperti itu, apalagi bila paket pekerjaan berlokasi di wilayah tersebut, maka pengumuman di surat kabar menjadi tidak bermakna.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pengumuman di website menjadi solusi yang paling menguntungkan. Saat ini lebih dari 75% instansi pemerintah sudah memiliki website. Dengan demikian, kewajiban mengumumkan lelang di surat kabar sebagai upaya untuk transparan dan memberi kesempatan luas bagi pelaku usaha terlibat dalam pengadaan dapat digantikan dengan kewajiban mengumumkan melalui website.

Lebih jauh, Portal Pengadaan Nasional menjadi alat yang harus dikembangkan untuk menyatukan pengumuman lelang maupun semua informasi termasuk akses utama kepada sistem pengadaan nasional. Sebelum e-Procurement secara menyeluruh dapat diterapkan, kewajiban mengumumkan lelang di website yang dapat diakses melalui portal pengadaan nasional yang tunggal merupakan langkah awal dan strategi yang penting membangun pengadaan nasional yang baik.

Skala Implementasi e-Procurement di Indonesia

Kemarin saya kedatangan teman yang membawa kabar adanya dana hibah yang bisa dimanfaatkan untuk mengimplementasikan e-procurement di Indonesia. Draft proposal yang disiapkan sempat saya baca. Kalau tidak salah, segera terbaca bahwa akan ada kegiatan pengembangan 'software', melengkapi feature yang sudah dikembangkan sebelumnya, membangun data center di Jakarta dll.

Draft tersebut  mengandung pemikiran yang tipikal ada pada benak banyak orang termasuk teman yang satu ini. Seolah-olah, dengan menyediakan software dan peralatannya, maka selesailah persoalan implementasi, dan sistem e-procurement yang dibangun dapat digunakan.

Ada angka-angka yang perlu dipahami terlebih dahulu. Indonesia terdiri dari lebih dari 7.000 ribu pulau atau setidak-tidaknya ada 500 Kabupaten dan Kota yang tersebar dan terpisah-pisahkan oleh laut dan gunung. Artinya ada panitia pengadaan yang mengelola pengadaan tidak kurang dari 500 x 50 orang atau 25.000 orang anggota panitia pengadaan di Kabupaten dan Kota, yang setiap tahun berganti karena mutasi atau promosi. Saat ini sudah 48.000 orang  panitia pengadaan yang dilatih e-procurement.

Di sisi penyedia, ada 4.200.000 pelaku usaha potensial yang harus diajak mengikuti lelang pemerintah. Saat ini baru 200.000 perusahaan yang terdaftar dan dilatih memahami e-procurement. Siapa yang harus melatih dan memberi helpdesk bagi panitia maupun penyedia?

Tahun lalu saja (2011) telah dilelangkan 24.475 paket (Rp. 58 trilyun). Padahal nilai pengadaan tahun 2012 ini bisa mencapai Rp. 560 trilyun. Mungkin bisa mencapai 240.000 paket lelang. Misalkan per paket diikuti oleh 10 peserta maka akan ada 2.4 juta penawaran per tahun. Bila ukuran file penawaran 1 MB, maka bisa dihitung storage yang diperlukan dan volume lalu lintas data yang terjadi hanya dari proses lelang pemerintah.

'Skala' sering kali tidak terperhitungkan atau tidak mudah terbayangkan. Satu lembaga sendirian tidak akan sanggup menggerakan perubahan dan menerapkan sistem e-procurement. Perlu sebanyak-banyaknya pihak yang terlibat dengan proses adopsi teknologi ini. Di sini, membentuk unit LPSE dan memberi ruang semua pihak yang peduli dengan pengadaan untuk mengambil peran menjadi strategi kunci untuk menyelesaikan persoalan 'skala' dalam penerapan e-procurement di tanah air. (24Apr2012)

Militansi Pengelola LPSE

Paling tidak sudah ada beberapa orang yang cukup berpengaruh yang menyampaikan kekagumannya terhadap militansi rekan-rekan yang mengelola LPSE. Betul. Bagi para pengamat di luar, pada setiap rakor, sangat terasa semangat dan militansi semua orang yang terlibat dalam membangun e-procurement di tanah air.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana militansi itu tumbuh? Mungkin karena pendekatan yang dibawa dalam perintisan e-procurement di tanah air bersifat partisipatif (ini yang perlu diteliti). Penerapan e-procurement memberi ruang yang sangat besar bagi siapapun untuk mengambil peran.

Yang menarik bagi saya, para penggerak e-procurement di setiap instansi daerah maupun pusat bukanlah para pejabat tinggi. Rata-rata setingkat eselon III dan IV dan sebagian besar adalah staf yang belum memiliki eselon. Memang pembinanya biasanya Asisten Daerah.

Yang pada akhirnya menjadi sangat menarik, dengan peran mereka pada kegiatan menggerakan e-procurement, banyak contoh teman-teman itu mendapat promosi jabatan. Banyak yang dari eselon IV ke eselon III atau yang staf menjadi eselon IV. Ada juga beberapa yang berhasil mendapat promosi menjadi kepala dinas. Untuk yang terakhir ini saya belum menginventarisir. Tapi cukup banyak.

Namun demikian, yang saya kira penting adalah mereka semua tahu dan paham dengan peransertanya. Mereka paham betul mengapa mereka harus ambil bagian dalam gerakan merintis e-procurement di tanah air. Mereka paham karena mereka juga banyak yang pernah menjadi panitia pengadaan, yang pasti sangat tidak menyenangkan.

Tampaknya, keyakinan akan makna eksistensi mereka dalam membangun pengadaan Indonesia yang lebih baik mampu menguatkan semangat dan hati mereka sehingga tidak pernah merasa lelah memperjuangkan perubahan di bidang pengadaan.

Salah seorang Kepala LPSE ada yang pernah curhat kepada saya, betapa bangganya dirinya saat ini karena merasakan betapa semua orang (panitia pengadaan) datang kepada dirinya untuk diajari aplikasi SPSE. Sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya selama ini. Artinya, ternyata dirinya bisa sangat bermanfaat bagi banyak orang. Memang bisa sangat kontras dibandingkan dengan seseorang sebagai PNS (pejabat) yang tidak pernah kedatangan tamu yang meminta bantuan. (Jakarta, 23/03/2012).

Tidak ada PPK maka KPA tidak perlu bersertifikat

Apakah KPA yang tetap memegang kewenangan PPK harus bersertifikat ahli pengadaan? Jawabnya tidak perlu.

Kalau kita baca Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Pasal 5 dan penjelasannya mengatur bahwa Gubernur/bupati/ walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan KPA, berdasarkan usulan PA yang bersangkutan. Lebih lanjut, PA di Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara formal dan material kepada gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya (Pasal 54 ayat (1)). Selanjutnya, KPA juga bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya (Pasal 54 ayat (2)).

Berikutnya, Pasal 17 ayat (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, PA/KPA berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (dijelaskan pula dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 huruf g. bahwa pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan).

Dalam pengadaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c mengatur bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).

Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, dan untuk ditetapkan sebagai PPK, seseorang harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 12 ayat (2) g.).

Dengan demikian, PA/KPA wajib menetapkan PPK dan apabila tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK, maka PA/KPA harus melakukan sendiri tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan fungsi-fungsi lain dari membuat komitmen yang berdasarkan Perpres 54/2010 sudah menjadi tugas PPK;

Dalam hal seperti ini, PA/KPA yang melakukan sendiri tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan fungsi-fungsi lain dari membuat komitmen atau “merangkap” sebagai PPK tidak wajib bersertifikat. Kata "merangkap" di sini dalam arti tetap memegang kewenangan yang berdasarkan Perpres 54 dapat ditugaskan kepada PPK.

Dalam hal terdapat keterbatasan aparatur di daerah yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa maka PA dapat mengusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota seorang KPA dan tetap menjalankan fungsi yang dapat ditugaskan kepada PPK.

Dalam hal APBN, KPA bertanggung jawab kepada PA (UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) huruf b dan 54 ayat (2)), maka KPA tidak wajib bersertifikat walaupun KPA tsb melakukan sendiri fungsi membuat komitmen.

Namun demikian PA/KPA yang tetapmelaksanakan sendiri fungsi PPK “dapat dianggap” tidak melaksanakan tugasnya untuk menetapkan PPK atau secara administratif melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c. Untuk itu perlu diberi alasan yang kuat sehingga pelanggaran ini dapat diterima.

Tahun 2012: 75/40 e-Procurement

Rekan-rekan pengelola LPSE di seluruh Indonesia, staf Direktorat e-Procurement LKPP dan semua pihak yang mendukung penerapan e-Procurement di tanah air (termasuk yang sedang mempersiapkan LPSE), saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012.

Sampai dengan akhir tahun 2011 ini, kita patut bersyukur bahwa kita bersama-sama mampu membuktikan bahwa bangsa kita dapat menerapkan pengadaan secara elektronik. Dengan 315 LPSE yang sudah kita bangun, pengadaan secara elektronik akan dapat dijamin terlayani oleh seluruh LPSE. Sekarang tinggal bagaimana rekan-rekan pengelola pengadaan (khususnya panitia pengadaan dan ULP) memanfaatkan kesiapan LPSE.

Tahun 2012, tantangan kita bersama akan lebih besar. Bila sampai tahun ini kita berhasil membangun 315 LPSE, maka masih ada 300 LPSE baru yang harus kita dorong untuk dibangun oleh rekan-rekan yang lain. Kita semua yang sudah membangun LPSE harus ambil bagian membantu dan mendampingi rekan-rekan yang akan mewujudkan LPSE di daerahnya atau di instansinya.

Dengan pengalaman kerjasama kita selama ini, juga pengalaman melewati tantangan yang tidak ringan, saya yakin kita bersama-sama mampu mewujudkan harapan kita semua, harapan bangsa ini untuk terciptanya pengadaan yang kredibel dan menyejahterakan.

Dengan berbekal pada tekad bersama kita di Bali pada waktu itu bahwa kita akan bersatu mengawal pengadaan yang bebas korupsi, saya yakin tekad ini menjadi kekuatan kita yang menyemangati langkah dan perjuangan kita.

Dengan tekad itu, kepada seluruh rekan-rekan di LPSE dan yang sedang merintis membangun LPSE, maupun rekan-rekan di Direktorat e-Procurement LKPP, saya berharap kita tetap fokus pada pembuktian bahwa LPSE dan kita semua adalah unit kerja yang terpercaya dan menjadi kekuatan yang solid mengawal pengadaan bebas korupsi.

Saya mengharapkan, pada tahun 2012 kita bersama-sama dapat membenahi dan meningkatkan kualitas layanan dan kehandalan sistem elektronik pengadaan, sejalan dengan pembenahan organisasi dan SDM LPSE.

Mari kita jaga kekompokan yang terbina sampai tahun 2011 untuk menghadapi peran kita di tahun 2012 ini. Rasanya, tidak lama lagi Indonesia akan kita satukan melalui pengadaan secara elektronik. Kita sambut tahun 2012 dan Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 (75% nilai pengadaan K/L dan 40% nilai pengadaan Daerah dilaksanakan secara elektronik).

Salam LPSE.

Ikak G. Patriastomo