Diskusi Pengembangan Ekosistem Pengadaan

Bayangkan bagaimana bila gagasan setiap ULP memiliki spesialisasi dan semua K/L/D/I bisa memilih ULP yang paling sesuai dg tuntutan kinerja K/L/D/I dan setiap ULP menggunakan LPSE yang terdekat.
Like · Comment · Share · 56351
Friday Fri Fri, Hilma De Djalil, Widodo Mauladi and 53 others like this. 1 share
Gus Surya Bharata Disana kami akan merasa tersanjung pak...
Riad Horem Cucuku Nah ... itu dia berilah mereka otoritas di bawah kendali pengguna anggaran !
Yanmart Nainggolan Belum bisa bayangin bro...Masih sarat kepentingan. .
Ali Pramana Berangkat dr membayangkan pak.. Mudah2an realisasi...
Aziz Wae Kalo pengen bersih LPSE servernya jadi satu di LKPP biar ga ada permainan lewat LPSE di daerah, ULP nya dibawah naungan dan kontrol LKPP dg tunjangan dan remunerasi sama dg pegawai LKPP...Berani ga Pak Ikak Patriastomo?
Indra Gunawan replied · 3 Replies
Teddy Yuliswar kendala di kami sekarang pak, semua anggota ULP kan impasing ke jabfung pbj pak, ternyata tim penilai angka kredit belum ada di sumatera barat, sehingga ada salah satu anggota pokja tdk bisa naik pangkat april 2015 , skrg solusinya kembalikan ke JFU..termasuk saya jg pak..saya admin LPSE dgn jabatan pranata komputer, tdk bisa PI krn tidak di angkat dengan JFT, itu polemik kami di daerah skrg pak
Ridsan Tengku Berharap satu saat nanti Pokja ULP di bawah LKPP sj Pak, supaya independen. Atau dibentuk wadah yg lain khusus menangani pelelangan Pak.
Ikak Patriastomo ULP di setiap K/L/D/I seperti BLU yg melayani siapapun krn setiap ULP lalu bersaing dg ULP yang lain untuk melaksanakan pengadaan, termasuk bersaing dg ULP swasta.
Ikak Patriastomo maaf itu baru wacana saya...
Aziz Wae Klo spt BLU dpt uang dari mana Pak Ikak Patriastomo utk operasional nya, apalagi yg ULP swasta?
Subandi Mardji Wacana yg cukup baik Pak Ikak Patriastomo, namun apakah K/L/D/I mau memberikan kewenangan tersebut dimana sekarang saja untuk pembentukan ULP saja masih saling tarik ulur anatara Kemen PAN dan Kemendagri ...
Saya lebih setuju ULP dibawah penengdalian LKPP yg Personilnya merupakan personil yg telah memenuhi standarisasi dgn minimal di Diklat 6 bln sedangkan LPSE dipusatkan pada 1 sarver di bawah pengendalian LKPP ...
Ikak Patriastomo Setiap wacana perlu diperkaya untuk pematangannya. Setiap wacana pasti punya persoalan yang harus dipecahkan.
Subandi Mardji Sampai saat ini LKPP belum pernah mau menetapkan Nomenklatur Standart untuk SOTK ULP yg bisa dijadikan acuan dan telah disetujui oleh semua pihak sehingga dapat diterapkan pada semua K/L/D/I ...
Arianto Kalau mau pelelangan jujur dan fair serta mencegah kecurangan, segera implementasikan E LELANG CEPAT dengan menyederhanakan persyaratan, baik itu persyaratan personil maupun teknis lainnya. Saya yakin PBJ pemerintah pasti bersih 100% dan belanja negara bisa efektif.
Sulaiman Ayahanda Hadid Sangat setuju pak Ikak Patriastomo langkah awal bagaimana ulp didaerah dijadikan profesional ya caranya ulp harus berada langsung di bawah lkpp nah klu lpse hanya sarana saja namun lkpp tetap harus memberikan standar baku terhadap setiap lpse bukan seperti standarisasi saat ini yg sedang berjalan.... hanya diatas kertas saja
Kun Wijoyo Kusumo bagus....tapi yang paling penting aturan main pengadaan jasa harus di buat jelas dan tegas dulu
Pakar ten Der Aturan Main atau Main-main dengan Aturan spt yg dilakoni oleh Pokja ULP sekarang....
Kun Wijoyo Kusumo replied · 3 Replies
Choiruz Zbchan Arch Pokja ulp yang saya ketahui .....?????? ...
Agusalim Harahap sangat setuju pak Ika patriastomo
Pakar ten Der Untuk apa wacana ULP spesalis yg ada hanya membebani anggaran negara, jika pemeritah mau, kenapa tdk memamfaatkan Kementrian PU/ Dinas PU utk menangani tender proyek konstruksi, dan utk pengadaan barang & jasa serahkan saja kementrian perdagangan/dinas terkait.....
Mas Hudan ULP dan LPSE diperlukan tenaga profesional dibidangnya dan slalu mencari solusi yg cepat dan tepat.
Ika Merdeka Setuju Pak.
Wi Bel Son Sebaiknya ULP dikelola sepenuhnya oleh LKPP supaya tidak ada lagi intervensi dari oknum didaerah dan personil ULP lebih profesional serta memiliki kekuatan batin dalam menjalankan fungsinya selaku Aparatur Negara yang notabene lebih dihargai dan segani karena didearah personel ULP sering jadi bulan-bulanan (di bully) oknum pelaku usaha didaerah.
Iskandar Hadi Subargo Maaf pak, jgn sejajarkan ULP dgn BLUD/BUMD yg jelas orientasinya ke bisnis/komersil........sgt jauh bertolak belakang, sejajarkan ULP dgn BPK/KPK/POLRI/Kejaksaan tp orientasi ke preventif, kalo ingin uang negara tdk bocor n personil ULP bekerja nyaman n masa depan jelas mk hrs dijamin independen.......satu2nya cara sementara ULP dibawah LKPP langsung, mksh.
Francien Gaby Yap...setuju pak....
Christian Wijaya sentralisasi... LKPP punya data center sendiri...
Lpsesumbawa Ntb ide yang paling bagus itu pak....untuk pemilihan ULP tentunya diperlukan suatu software sistem pendukung keputusan yang dpat membantu K/L/D/I dalam memilih ULP yang sesuai dengan tuntutan kinerja K/L/D/I dalam hal ini kalau dibuat sistemnya yaitu sebag...See More
Irman Gapur Sebuah visi yang brilliant,..sebuah tantangan tinggal bagaimana kompetensi aparaturnya pak Ikak Patriastomo..saya dukung..
Emir Suryo Guritno ... kenapa ada wacana ini Pak ?
Ikak Patriastomo Emir, masih banyak yg tidak sependapat...
Aziz Wae Kalo LKPP memang bener2 ingin berbenah seharusnya minta masukan ke temen2 LPSE dan ULP di daerah Pak Ikak Patriastomo, karena mereka yg tahu persis persoalan pengadaan barang/jasa di lapangan...LKPP kadang2 hanya tahu teori di atas kertas saja...
Ikak Patriastomo Ups....
Mandala Oke Betul juga tuh kata pak Aziz Wae, Sepertinya dengan ULP yang sekarang pemilihan penyedia barang/jasa khususnya pada proses evaluasi kurang selektif, baik administrasi, teknis dan harga. hal ini disebabkan karena menumpuknya pekerjaan di ULP. Sebaiknya ada pembatasan jumlah maksimal dan minimal proses pemilihan penyedia barang/jasa yang boleh dilaksanakan oleh satu ULP
Ikak Patriastomo Menumpuk krn pekerjaan dilakukan satu per satu. Perlu dicoba lelang sekaligus satu kategori pekerjaan 100 paket, maka mungkin pekerjaan tinggal 5 kali lelang.
Mandala Oke waduh klo sampe 100 paket dilaksanakan sekaligus tambah repot pak, pengalaman saya maksimal 30 paket
Ikak Patriastomo Tidak juga..

7 Tahun IAPI

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia 

• 

  Ikak Patriastomo Semoga selalu bisa berperan memberi energi kemajuan sistem dan praktek pengadaan di tanah air. Selamat berulang tahun yang ke 7.

  
  

Perjalanan gagasan adanya organisasi profesi pengadaan sudah lebih lama dari usia IAPI. Dari perjalanan gagasannya, paling tidak sejak terbitnya Keppres 18 Tahun 2000 sudah dimulai membentuk organisasi seperti ini. Waktu itu ada Pak Subagyo, staf ahli Menteri PU, dll. Namun secara sistematis dipersiapkan dan menjadi program kerja baru setelah Keppres 80 Tahun 2003, setelah di Bappenas dibentuk PKPP sebagai embrio LKPP, sejalan dengan terbentuknya BNSP dengan gagasan LSPnya. Paling tidak melalui 2 kali simposium di tahun 2006 dan 2007, maka bergulir rencana konggres pertama di Semarang yang difasilitasi oleh UNDIP di tahun 2008.

Agus Prabowo, Kepala LKPP yang baru

Besok, tanggal 3 Juli 2015 ini LKPP akan resmi memiliki kepala baru. Selamat memegang amanah sebagai Kepala LKPP kepada Pak Agus Prabowo. Selamat jalan Pak Agus Rahardjo. Sama-sama "agus", sama-sama tinggi... Namun bagi saya dua orang itu memiliki sifat hubungan yang berbeda dengan saya.

Agus Rahardjo adalah orang yang telah bekerja bersama-sama, memperjuangkan gagasan pembaruan pengadaan hampir sepanjang karir saya di Bappenas dan LKPP. Seorang Agus Rahardjo adalah atasan sekaligu teman seperjuangan walaupun seringkali berbeda pandangan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Kami memiliki karakter yang sangat berbeda. Mungkin karena pengalaman perjalanan hidup yang juga berbeda.

Walaupun kami saling kenal cukup lama, secara  pribadi, Agus Rahardjo dan saya tidak pernah memiliki sifat hubungan yang emosional. Mungkin karena kami hanya bertemu dalam urusan kerja. Kami tidak pernah punya waktu untuk dekat secara pribadi di luar urusan kantor.

Dengan pengangkatan Kepala LKPP yang baru dengan penggantian Deputi II maka saya baru tersadar bahwa Deputi II LKPP adalah kedeputian yang paling cepat berganti pejabatnya. Baru 7 tahun sudah 5 Deputi, ... Kursi panas.. Yang paling lama pak Himawan.

1. Himawan Adinegoro, sekarang Sekjen KPK.

2. Bima Haria Wibisana, sekarang Kepala BKN.

3. Ikak G Patriastomo, sekarang Deputi Hukum LKPP.

4. Robin Asad Suryo, sekarang Deputi Strategi, LKPP.

5. Sarah Sadiqa, Deputi Monev saat ini.

Open Source Software: Keniscayaan untuk "Bangsa Kita Bisa" ?

Catatan yang tersisa dari  ICROSS 2013, Jakarta

Dalam acara talkshow ICrOSS yang diselenggarakan oleh AOSI, agak tergagap juga sewaktu ditanya:"mengapa memilih Open Source Software?". Pengembangan aplikasi untuk sistem pengadaan secara elektronik pemerintah (SPSE) dikembangkan dengan menggunakan software opensoure. Diskusi dalam mempertimbangkan penggunaan OSS pada waktu awal pengembangan e-procurement di tanah air semula memang agak emosional. Bahasa lugasnya, "membuat aplikasi e-procurement saja masak bangsa kita tidak bisa".

Oleh karena itu, cara (metodologi) mengembangkan aplikasi pada waktu itu memang agak "nekad". Kami minta bantuan ke Pak M. Nuh (pada waktu itu masih Rektor ITS) untuk membantu membuatkan aplikasi. Kemudian, ITS mengirimkan beberapa dosen senior (Pak Alkaf dkk) dan beberapa orang lulusan ITS yang baru saja lulus (Andik, Said, Agung, Arief).

Dalam kondisi tidak ada dana yang besar dan dengan semangat di atas, maka "mau tidak mau" pilihannya adalah menggunakan sebanyak-banyaknya software open source yang gratisan. Bisa dibayangkan pandangan berbagai pihak sewaktu mengetahui aplikasi e-procurement tidak meggunakan software yang sudah terkenal dan dibangun oleh perusahaan kelas dunia. Sebaliknya, dengan skala potensi penggunaan yang sedemikian besar, akan ada 4,2 juta unit usaha dan 200.000 panitia pengadaan yang tersebar di 600 unit kerja pemerintahan, maka penggunaan software yang berbayar akan memberi beban anggaran yang pasti luar biasa juga. Bayangkan harus membayar OS atau database yang tersebar di lebih 500 titik server.

Saat ini, SPSE telah digunakan oleh lebih dari 500.000 user aktif yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Semua orang bisa menggunakannya, tanpa harus membayar biaya lisensi. Bayangkan pula harus membayar setiap kali enkrispi, setidaknya saat ada lebih dari 125.000 paket lelang atau setara dengan 1.250.000 dokumen penawaran terenkripsi per tahunnya. Misal per enkripsi membayar 1000 rupiah, maka perlu dana sebesar Rp. 1,25 milyar untuk enkripsi saja. Artinya, kalau kita ingin membangun sesuatu, kita bisa kita mampu.

Tampaknya, adanya "free and opensource software" memberi kita kesempatan untuk membangun sesuatu dengan dana yang tidak perlu besar. Sebaliknya, bila kita harus membangun dengan menggunakan software yang berbayar, maka kita akan terkendala ketersediaan dana. Lebih dari pada itu, dengan semangat "bangsa kita bisa", pengembangan aplikasi untuk bangsa kita harus dengan pendekatan "Open-Source".


Catatan  ICROSS 2014. Surabaya April 2014

Pak Ikak G. Patriastomo selaku Deputi Bidang Monitoring Evaluasi & Pengembangan Sistem Informasi, menyampaikan bahwa saat ini baru 30% dari seluruh proses lelang yang menggunakan eproc. Kalau belum menggunakan, maka kemungkinan besar memang bermasalah atau bertendensi pada kecurangan. LKPP membangun teknologi procurement dengan sebagian besar tenaga programmer dari Surabaya (ITS).

Strategi dalam pengembangan e Proc, dengan pendekatan: selalu mulai dari yang kecil saja. Jangan dibandingkan e Proc dengan ERP yang akan menambah kerumitan pemikiran. Di tahap awal, tim eProc LKPP hanya mengganti proses lelang yang tadinya pakai kertas menjadi elektronik, kemudian berkembang terus. Saat ini ada marketplace dengan LKPP sebagai pemilik tokonya, dengan isinya adalah perusahaan-perusahaan penyedia jasa atau produk.

LKPP sempat mendukung Bu Risma di tahun 2003 dan 2004 dalam pengembangan dan implementasi eProc di Kota Surabaya, dimana prosesnya saat itu penuh perjuangan untuk melakukan implementasi dan penggunaannya. Jadi keberhasilan implementasi eProc, memang membutuhkan waktu. Semangat ke depannya adalah 100% eProc di seluruh pemerintahan Indonesia. Saat ini kita masih punya masalah dengan infrastruktur, tapi tidak menahan untuk implementasi, jadi selalu berprinsip untuk melakukan implementasi dengan kondisi terbatas. Karena bila dilakukan penundaan, akan semakin memperbesar kerugian negara : kira kira Rp. 400 triliun pertahun, kalau ditunda tiga tahun, kerugian akan menjadi Rp. 1200 triliun.

Kabupaten Asmat di papua, saat ini sudah melakukan implementasi eProc. Strateginya adalah dengan mencari cara untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur. Untuk adaptasi di setiap daerah, tidak hanya aspek teknis, tapi juga mencakup adaptasi mengenai business proses terkaitnnya. Pemilihan teknologi open source memungkinkan perhitungan TCO (Total Cost Ownership) menjadi sangat efisien, yang memang murah, dengan tidak mengurangi aspek kualitas sistem. Namun selain itu, dengan open source, sangat memungkinkan terjadinya pembangunan dan pengembangan sistem yang dilakukan secara bergotongroyong.

Saat ini, paling tidak dari pengelola LPSE di Indonesian, dengan masing-masing kabupaten 5-10 orang, maka paling tidak ada 2.500 komunitas pengguna SPSE yang terus memberikan kontribusi pengembangannya. LKPP bekerja sama juga dengan AOSI dalam melakukan pengembangan SPSE dengan mekanisme pendekatan pengembangan yang berbasis open source dan pendekatan yang berkolaborasi. Mari kita galang kolaborasi kita, yang akan mewujudkan mimpi menjadi bangsa yang benar benar berdaulat di negara sendiri.

Strategi Distribusi Penjualan Online

Pengadaan barang untuk Pemerintah saat ini sudah dimungkinkan dipesan secara online dengan menggunakan aplikasi e-purchasing LKPP.  Proses ini tentunya mengubah strategi distribusi setiap barang yang saat ini dijual dengan mekanisme lelang.  Isue yang berkembang, mekanisme e-purchasing dengan e-catalogue akan memangkas rantai distribusi dan menghilangkan peran usaha kecil di daerah.

Pada kondisi produk dari suatu titik dijual ke seluruh tempat di tanah air ini, maka rantai distribusi bisa berubah apabila rantai distribusi yang ada tidak memberi nilai tambah. Faktanya, untuk produk tertentu, dengan jasa kurir yang ada, pabrik/main distributor bisa melayani pesanan dan mengirim produknya ke pembeli langsung, tanpa peran agen setempat. Tentunya tidak semua produk bisa seperti ini.

Akan tetapi, persoalan di atas belum selesai. Pengadaan pemerintah saat ini masih belum selesai dengan solusi online payment. Walaupun produk bisa dikirim langsung ke pembeli, tetapi pembayaran belum bisa dilakukan langsung ke penjual. Pembayaran masih memerlukan proses penagihan dan administratif.

Pada kondisi lain, tidak semua produk akan efisien dikirim langsung ke alamat pembeli.  Ada kondisi yang memerlukan tempat menyimpan stok secara berjenjang. Kondisi ini tentunya memerlukan agen atau distributor yang berjenjang pula.

Namun demikian, kondisi di atas semuanya telah mengubah strategi penjualan produk. Kalau selama ini pemilik produk cenderung memberi dukungan kepada penyedia untuk mengikuti lelang, maka dengan e-purchasing pemyedia setempat perlu menjadi bagian dari rantai distribusi pemilik produk.

E-Purchasing

Dengan berkembangnya e-commerce, proses pengadaan semakin dimudahkan. Informasi harga dan suplier barang, termasuk lokasi asal barang dan stok dengan mudah diketahui. Pengadaan menjadi seperti membeli dari rak toko, barang dengan mudah dibandingkan.

Sebagian besar barang dan jasa kebutuhan instansi Pemerintah pada prinsipnya berada pada situasi tersebut. Dengan demikian, tidak perlu lagi dibangun suatu prosedur yang mempersaingkan barang dan harga. Setiap produk akan secara almiah bersaing dengan produk sejenis yang lain.

Dalam situasi ini, apapun barang dan harga yang dipilih untuk dibeli adalah benar karena harga yang terrbentuk adalah hasil persaingan antar produk dan penyedia di pasar.  Untuk produk yang sama persis, maka pilihannya pasti harga yang termurah. Akan tetapi pilihan terhadap suatu produk walaupun harganya tidak termurah dan memang berbeda satu dengan yang lain adalah harga yang benar.

Saat ini, pasar atau fasilitas yang memungkinkan setiap produk bersaing dengan yang lain diwujudkan dalam bentuk e-catalogue yang prinsipnya menjadi semacam pasar tempat memperdagangkan dan bersaing satu dengan lainnya.

Secara prinsip, setiap orang dapat membuat fasilitas tersebut dalam bentuk online shopping atau online store yang menawarkan produk, harga, syarat-syarat order dll. Dalam pengadaan pemerintah, e-catalogue LKPP dapat hanya berfungsi sebagai alat komparator produk dan mencatat transaksi yang terjadi untuk tujuan audit.

http://jurnalmaritim.com/tag/ikak-gayuh-patriastomo/