Pertanyaan ini disampaikan ke Onno W. Purbo di Seminar e-Government LKPP tanggal 11 September 2015 di Jakarta.
Untuk penerapan e-procurement di tanah air, dipilih strategi yang pertama. Otomasi terhadap bisnis proses yang telah ada telah memungkinkan adopsi e-procurement terjadi seperti saat ini. Bahkan, otomasi bisnis proses juga dilakukan secara bertahap. Sempat direncanakan tahapan adopsinya mulai dengan pengumuman lelangnya terlebih dahulu. Tahapan ini didorong oleh KPK jaman Ketuanya Pak Ruki, diluncurkan "e-announcement" lelang. Namun tahapan ini tidak berjalan dengan baik. Walaupun faktornya mungkin bukan pada persoalan strategi, tetapi lebih faktor kesiapan "roll out" nya.
Kemudian, dimulailah "roll out" strategi otomasi bisnis proses mulai dari pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang dengan mengacu pada prosedur pengadaan Keppres 80 tahun 2004 yang dimodifikasi dengan diundangkannya UU ITE. Bisnis proses ini hanya mengganti dokumen kertas menjadi dokumen kertas yang dipindai (scan), menambah pengumuman di surat kabar dengan pengumuman di website, dan menyandikan dokumen digital/scan yang menggantikan sampul tersegel yang hanya bisa dibuka oleh panitia pengadaan pada waktu yang ditentukan.
Strategi ini mau tidak mau harus diambil karena adopsi teknologi bagi para pihak yang terlibat di pengadaan meliputi sejumlah orang dan pihak yang sangat besar. Untuk itu diperlukan sejumlah besar orang yang melatih dan memperkenalkan digitalisasi dokumen dan proses pengadaan kepada semua pihak yang berkepentingan.
Sampai saat inipun, seluruh proses pengadaan belum selesai dilengkapi dengan proses elektronis.
Strategi ini memang memiliki kelemahan karena semua peluang dari digitalisasi proses menjadi berkurang. Sebagai contoh, misalnya nilai penawaran tidak otomatis bisa diagregasikan karena masih perlu diketik ulang.
12 September 2015.
Ikak G. Patriastomo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar