07/03/16

Pengadaan Kapal Penangkap Ikan untuk Nelayan

Sekilas, kegiatan ini terkesan seperti hanya membagi kapal penangkap ikan ke nelayan. Namun, saya melihat di balik gagasan ini ada semangat yang "out of the box", yaitu membangun plasma industri perikanan laut (armada perikanan nasional).  Membagi kapal ke nelayan akan menghasilkan proses produksi perikanan laut yang sangat besar bila dibarengi dengan pembangunan "value chain"nya.

Saya membayangkan, ada peluang seluruh kekuatan nelayan akan digerakkan secara masif untuk menangkap ikan secara berkelanjutan di seluruh wilayah perairan Indonesia.  Nelayan akan memperoleh penghasilan yang lebih baik secara berkesinambungan, terkontrol dan terfasilitasi. Penghasilan dari kekayaan laut tidak terpusat pada pengusaha-pengusaha besar pemilik kapal-kapal penangkap ikan, tetapi juga terdistribusi ke seluruh nelayan-nelayan kecil.

Tentunya, pengembangan perikanan tidak boleh berhenti hanya dengan menyediakan kapal dan alat tangkapnya, tetapi perlu dilanjutkan dengan fasilitas pengumpul dan pengolahan, maupun pemasarannya. Sesuatu yang mungkin dilakukan dan dikelola dengan baik.

Tidak berhenti sampai di sini. Pengadaan 4.000 kapal penangkap ikan (senilai Rp. 4 trilyun/tahun) yang akan dilakukan tahun 2016 ini dan 4 tahun ke depan memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun kemampuan industri galangan kapal yang jumlahnya lebih dari 200 galangan. Untuk itu, proses pengadaan perlu dirancang untuk memberi manfaat jangka panjang bagi berkembangnya industri kapal penangkap ikan dalam negeri.

Industri kapal perlu disiapkan untuk merespon kebutuhan kapal per tahunnya, sekaligus juga disiapkan skema kontrak jangka panjang agar skala ekonomisnya tercapai dalam jangka panjang. Untuk itu, pemilihan penyedia tidak perlu dilakukan setiap tahunnya karena semakin panjang jangka waktu kontraknya semakin memberi kepastian produksi dan belanja investasi yang diperlukan. Rantai supplai bahan dan peralatan pendukung perlu dikendalikan dan difasilitasi terpusat serta dikontrak tersendiri oleh KKP atau LKPP, tidak diserahkan ke masing-masing perusahaan.

Di samping itu, industri yang dekat dengan potensi perikanan perlu diberi kesempatan memperoleh nilai kontrak yang lebih banyak untuk mendorong perkembangannya, khususnya di luar pulau Jawa.

Semoga gagasan "armada perikanan nasional" segera terwujud dengan didukung oleh industri penunjang perikanannya (termasuk kapal penangkap ikannya). Sepertinya gagasan ini  lebih kongkrit dari pada gagasan yang bersifat fasilitasi pembiayaan, pemberian bantuan teknis, atau pembangunan infrastruktur perikanan, walaupun yang ini juga masih diperlukan.

18/11/15

Ayam Panggang Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah

Di sebuah desa di Kabupaten Sigi, terdapat tempat makan ayam panggang khas Sulawesi Tengah, Ayam Panggang Biromaru. Tempatnya sangat sederhana, dindingnya terbuka.  Menunya ayam kampung yang dipanggang dan diberi bumbu seperti saus tomat agak pedas, dimakan dengan kuah santan dan ketupat. Rasa di lidah memang khas.

Tetapi bukan menunya yang menurut saya membuat tempat ini istimewa. Tempat makan ini hanya buka malam hari Rabu dan Sabtu. Mengapa demikian? Ternyata ada ceritanya dan menjadi sejarah panjang perjalanan tempat makan ini.

Biromaru dalam sejarahnya terdapat sebuah pasar yang hanya beroperasi pada Kamis dan Minggu, kalau Jakarta seperti pasar Minggu dan pasar Kamis. Tempat makan ini menyediakan makan malam bagi pedagang yang akan berjualan esok harinya tetapi datang malam sebelumnya.

Palu, 18 November 2015.

07/11/15

Memerankan LPSE

LPSE sebagai sekumpulan orang dengan visi yang jelas tentang e-procurement telah menjadi salah satu contoh sukses reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam konteks e-government, LPSE merupakan contoh sukses menjalin sistem IT di Indonesia yang melibatkan seluruh intansi pemerintah pusat dan daerah. LPSE juga contoh sukses pendekatan pembangunan berbasis partisipatif. 600 lebih LPSE yang tersebar di Indonesia sampai ke pelosok telah menjadi gerakan bersama, bergotong royong dan saling belajar dan menyemangati.

LPSE juga contoh sukses manajemen perubahan yang memiliki komponen lengkap, ada persoalan adopsi teknologinya, ada perubahan prosesnya, dan ada penggalangan peningkatan manusianya.

Oleh karena itu, peran LPSE yang hanya diletakkan sebagai muara dari kebijakan pengadaan akan sangat membatasi peluang peran salam reformasi Indonesia. Ibarat muara, LPSE dapat menjadi muara yang menampung berbagai program sektoral Pemerintah Pusat di daerah.

Dalam pengembangan e-government, LPSE dapat menjadi muara bagi program MenPAN dan RB untuk menggerakkan adopsi e-office dan lain-lain. LPSE juga menjadi muara dari kepentingan Kantor Staf Kepresidenan dalam menyelesaikan persoalan monitoring. LPSE juga dapat menjadi muara dari Kominfo untuk memperkuat penetrasi IT di daerah. Dalam rangka sertifikat digital/Certification Authority yang diinisiasi Lemsaneg, LPSE bisa menjadi Registration Authority di daerah sebagai kepanjangan tangan dari Lemsaneg. Instansi pusat tidak perlu selalu membangun kantor perwakilan di daerah sejalan dengan semangat penguatan pemerintah daerah. Dan tentunya, tetap sebagai muara dari kebijakan pengadaan terkait dengan e-procurement.

LPSE bisa lebih besar dari dinas teknis di daerah kalau diperankan sebagai muara program dari banyak sektor di Pusat.


Salam LPSE, 7 November 2015.
Ikak G. Patriastomo

21/10/15

LKPP : Gedung Baru

Praktis, mulai tanggal 5 Oktober 2015, staf LKPP dan saya mulai menempati gedung baru di Kawasan Rasuna Epicentrum.

Pembangunan gedung yang disayembarakan pada bulan Juli 2012, baru bisa ditempati 3 tahun kemudian. Proses yang panjang untuk suatu pekerjaan pembangunan gdung kantor yang hanya setinggi 13 lantai. Sampai-sampai banyak orang yang ikut memulai pembangunan gedung seperti Pak Eiko Wishmulyadi dan Pak Agus Rahardjo tidak sempat berkantor di gedung yang dibangunnya.

Gedung kantor yang diharapkan bersuasana tidak seperti kantor Pemerintah ini mau tidak mau harus segera ditempati walau di sana sini masih banyak pekerjaan yang belum selesai 100%. Hal yang wajar karena banyak hal-hal kecil yang pasti terlewatkan oleh kontraktor maupun pengawasnya. Hanya pengguna gedung yang bisa merasakan kekurangannya, termasuk karena selera yang berbeda-beda.

Di samping karena sewa yang habis bulan ini, kami juga harus segera pindah karena ruang kantor yang lama semakin tidak memadai untuk menjalankan fungsi, khususnya memberikan pelayanan yang nyaman kepada pemangku kepentingan.

Foto kiri ini adalah suasana lobby tempat kami menerima tamu yang ingin konsultasi maupun memproses katalog dan ujian sertifikasi.

Saya kira, tidak kurang dari 100 orang datang per hari ke lantai 7 gedung Smesco UKM (kantor LKPP lama). Bila dihitung dengan yang ujian serifikasi dan pelatihan LPSE, mungkin bisa ada 300 orang per hari yang datang ke LKPP.

Atas kepindahan LKPP ini, yang merasakan adalah pengusaha kantin di gedung Smesco. Paling tidak 500 pegawai LKPP dan 300 orang tamu LKPP akan tidak lagi menjadi pelanggan mereka. Suatu jumlah yang tentunya sangat berarti bagi usaha mereka.


15/10/15

Kemajuan Pengadaan 10 tahun terakhir

Walaupun kalau mengikuti media sosial banyak orang yang mengeluh dan mencaci maki proses pengadaan yang saat ini berlangsung, namun beberapa hal telah terjadi perubahan dalam dunia pengadaan di tanah air (kalau tidak boleh mengatakan banyak).


Kemajuan Pengadaan 10 th terakhir paling tidak dapat dicatat sebagai berikut:
1. Minimal 200.000 orang pengelola pengadaan memahami sebagian aturan, sebelumnya hanya 1 dari 5 yg paham.
2. Ada institusi (LKPP) yang khusus bertugas membangun kebijakan pengadaan.
3. Tersedia sistem e-proc (termasuk e-katalog) yang sudah mentransaksikan Rp. 1100 trilyun lebih sehingga pengadaan lebih transparan.
4. Dll.. Silahkan ditambah... ‪#‎tetapoptimis‬

Beberapa komentar datang terhadap "postingan" di status FB ku sebagai berikut:
UnlikeReply13 hrs
Nefo Trianggono Luar biasa !!@
UnlikeReply13 hrs
Pudjo Sunarno Pak Ikak. Selamat dengan pencapaian yang terukur. Bicara tentang satu negara tidaklah simple. Namun saya yakin teman teman di internal LKPP, diluat LKPP akan selalu mendukung program dan progress LKPP. Penyedia E-Cataloq dan P2P tentunya akan siap siap menyongsong hal itu berdasarkan peraturan terkini
UnlikeReply13 hrs
Ibk Wira Negara Penghematan pengeluaran negara rata2 15% apbd/apbn
UnlikeReply13 hrs
Sonny Sumarsono Ada IAPI Pak
UnlikeReply13 hrs
Dexley Syahputra Aanwizing kilat tanpa interaksi detail, dan pembukaan penawaran tanpa saksi independent.
LikeReply13 hrs
Agus B Sutopo Selamat buat sahabat LKPP.. Khususnya Bapak Ikak Patriastomo 

Semoga tetap terus menerus program LKPP dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan sukses..

LikeReply3 hrs
Agus Kuncoro GusKun semakin banyak pengelola pengadaaan yang diproses pidana
LikeReply32 hrs
Agus B Sutopo Bila berkenan, dalam mendukung komitmen program pemerintah utk penggunaan produk inovasi dalam negeri dan menghadapi pasar bebas ASEAN akhir 2015, sebaiknya ada penguatan promosi, sosialisasi dan monitoring pada tiap kegiatan proyek utk mengoptimalkan inovasi dalam negeri.
Terima kasih

UnlikeReply22 hrs
Muhammad Maulana Bagaimana dengan perlindungan bagi pekerja fasilitasi pengadaan itu sendiri...
LikeReply2 hrs
Teddy Sukardi Lanjutkan
UnlikeReply12 hrs
Bambang Wicaksono setuju, 1) masih SEDIKIT yg lugas (lurus dan tegas) dan yang BANYAK masih mengada-ada dalam menjalankan pengadaan. 2) ULP/LPSE masih ad hoc belum permanen, banyak intervensi. 3) perpendek proses seperti e-purchasing tidak hanya di pengadaan barang tapi juga di pekerjaan konstruksi, jasa lainnya,dll. Kapan nih pak Mudji Santosa?
LikeReply11 hr
Ika Merdeka Ada banyak LPSE. Mendorong aparatur belajar mengelola TIK. Mendorong e-Gov di berbagai daerah.
UnlikeReply21 hr
Ikak Patriastomo Ditunggu peran banyak pihak yang lain ikut berkolaborasi..
LikeReply1 hr
Rudy Harahap 4. Meningkatnya instansi pemerintah dan masyarakatnya yang merasakan langsung manfaat teknologi informasi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan adanya SPSE; 5. Meningkatnya jumlah instansi yang semakin baik peringkat PEGI-...See More
LikeReply11 hr
Ikak Patriastomo Wah... Kog jadi IT minded begini...hahaha... Se7 Perlu diteliti hipotesanya pak Rudy niih... #tetapoptimis..
LikeReply53 mins
Rudy Harahap He he iya, Pak Ikak. Soalnya saya cara berpikirnya ingat obat viagra. Suatu by product, kadang bisa menjadi core product. Obat viagra itu dulu dirancang sebagai obat mengatasi darah tinggi, by productnya yang bisa menimbulkan 'efek ke depan' (bukan efek samping, ya). Makanya kemudian populernya dikenal sebagai obat kuatnya. smile emoticon Ada mau saya tambahin sebenarnya tadi, yaitu administrasi keuangan instansi semakin tertib dan maraknya konsultan pengadaan yang profesional dan beretika sebagai by products, tapi saya anggap sudah masuk ke akuntabilitas dan partisipasi.
UnlikeReply236 mins