kppu-temukan-kecurangan-bandwidth-dalam-eprocurement
Judul berita bulan Juli 2015 ini memprihatinkan. Saya beberapa waku yang lalu menerima keluhan teman-teman yang dulu berjuang mewujudkan LPSE di Batam, Kepulauan Riau. Cita-cita bersama mewujudkan pengadaan yang kredibel saat ini menghadapi tantangan yang tidak kecil. Berita di atas menggambarkan bahwa pengelola sistem pengadaan secara elektronik di Batam menghadapi tantangan yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh para penggiat e-procurement di daerah.
21/07/15
Hilma Djalil, Perintis e-Procurement dari Sumatera Barat
Bagaimana seorang Hilma Djalil merasakan implementasi e-procurement di tanah air menjadi suatu gerakan? Berikut ini tulisan yang bersangkutan pada saat dipindahkan dari Balai LPSE kembali ke Bappeda.
07/07/15
Award dan Skeptism
Bermula dari status Bu Ika Merdeka "Merenungkan berbagai award yang diterima Pemprov Jabar. Tentunya diperoleh dari institusi yang kredibel." Sampai tulisan ini dibuat sudah ada 20 yang "like".
Bu Ika Merdeka adalah Kepala Balai LPSE Provinsi Jawa Barat. Bagi perjalanan e-procurement, Bu Ika adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dari LPSE. Bu Ika adalah orang yang terlibat dari sejak awal perjalanan e-procurement di tanah air.
Walaupun domisili dan tugasnya di Jawa Barat, tetapi beliau telah banyak mewarnai pembentukan LPSE di banyak daerah di tanah air. Rasanya, banyak LPSE yang pada saat akan didirikan melakukan studi banding ke LPSE Jawa Barat. Bisa dimaklumi, karena LPSE Jawa Barat adalah salah satu dari LPSE Percontohan (Pilot Project). Bahkan, bila hari ini setiap tahunnya LPSE Jawa Barat menerima penghargaan (Award) dari LKPP, semua orang maklum dan menganggap pantas.
Bagi saya, Award yang selama ini saya berikan dan yang saya terima adalah suatu "pengakuan kepada prestasi, dedikasi dan kesungguhan untuk maju". Pengakuan penting bagi si penerima karena pengakuan berkaitan dengan eksistensi diri. Pengakuan dalam bentuk award, siapapun pemberinya, akan selalu berdampak positif bagi penerimanya (besar atau kecil).
Award sama dengan hukuman dalam sifat sebaliknya. Namun saya pribadi lebih cenderung ingin selalu memberi sesuatu yang sifatnya apresiatif dan positif yaitu "award". Namun demikian, ada saja komentar yang skeptis seperti "Hariadi Saptadji: Beginian ini jaman sekarang bukan hanya diterima tetapi dikejar ...... Rasanya periode gubernur sebelum ini sih gak terdengar begitu banyak award diperoleh. Bukan rahasia juga kalau lembaga pemberi award itu juga punya motif komersial ..... money, money, money."
Bu Ika Merdeka sendiri merespon sbb: "Pak Hariadi Saptadji, kalau pemberi award institusi pemerintah motifnya bagaimana? apakah seperti yang disampaikan Pak Ikak Patriastomo?"
Sekali lagi seperti yang saya tulis di atas, LKPP sebagai instansi yang berkepentingan terhadap berjalannya program implementasi e-procurement tentunya perlu menggunakan berbagai cara untuk mendorong para pembangku kepentingan bergerak.
Bagaimanapun, birokrasi adalah kumpulan pribadi-pribadi yang punya perasaan, punya kehendak dan sifat-sifat luhur manusia. Prakarsa, hasil kerja dan kesungguhan melakukan perbaikan sesuatu bagi masyarakat perlu diapresiasi, sekecil apapun apresiasi ataupun karyanya. Itu yang membedakan manusia bukan mesin. Termasuk skeptism terhadap lingkungannya.
Bu Ika Merdeka adalah Kepala Balai LPSE Provinsi Jawa Barat. Bagi perjalanan e-procurement, Bu Ika adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dari LPSE. Bu Ika adalah orang yang terlibat dari sejak awal perjalanan e-procurement di tanah air.
Walaupun domisili dan tugasnya di Jawa Barat, tetapi beliau telah banyak mewarnai pembentukan LPSE di banyak daerah di tanah air. Rasanya, banyak LPSE yang pada saat akan didirikan melakukan studi banding ke LPSE Jawa Barat. Bisa dimaklumi, karena LPSE Jawa Barat adalah salah satu dari LPSE Percontohan (Pilot Project). Bahkan, bila hari ini setiap tahunnya LPSE Jawa Barat menerima penghargaan (Award) dari LKPP, semua orang maklum dan menganggap pantas.
Bagi saya, Award yang selama ini saya berikan dan yang saya terima adalah suatu "pengakuan kepada prestasi, dedikasi dan kesungguhan untuk maju". Pengakuan penting bagi si penerima karena pengakuan berkaitan dengan eksistensi diri. Pengakuan dalam bentuk award, siapapun pemberinya, akan selalu berdampak positif bagi penerimanya (besar atau kecil).
Award sama dengan hukuman dalam sifat sebaliknya. Namun saya pribadi lebih cenderung ingin selalu memberi sesuatu yang sifatnya apresiatif dan positif yaitu "award". Namun demikian, ada saja komentar yang skeptis seperti "Hariadi Saptadji: Beginian ini jaman sekarang bukan hanya diterima tetapi dikejar ...... Rasanya periode gubernur sebelum ini sih gak terdengar begitu banyak award diperoleh. Bukan rahasia juga kalau lembaga pemberi award itu juga punya motif komersial ..... money, money, money."
Bu Ika Merdeka sendiri merespon sbb: "Pak Hariadi Saptadji, kalau pemberi award institusi pemerintah motifnya bagaimana? apakah seperti yang disampaikan Pak Ikak Patriastomo?"
Sekali lagi seperti yang saya tulis di atas, LKPP sebagai instansi yang berkepentingan terhadap berjalannya program implementasi e-procurement tentunya perlu menggunakan berbagai cara untuk mendorong para pembangku kepentingan bergerak.
Bagaimanapun, birokrasi adalah kumpulan pribadi-pribadi yang punya perasaan, punya kehendak dan sifat-sifat luhur manusia. Prakarsa, hasil kerja dan kesungguhan melakukan perbaikan sesuatu bagi masyarakat perlu diapresiasi, sekecil apapun apresiasi ataupun karyanya. Itu yang membedakan manusia bukan mesin. Termasuk skeptism terhadap lingkungannya.
05/07/15
Diskusi Pengembangan Ekosistem Pengadaan
Bayangkan bagaimana bila gagasan setiap ULP memiliki spesialisasi dan semua K/L/D/I bisa memilih ULP yang paling sesuai dg tuntutan kinerja K/L/D/I dan setiap ULP menggunakan LPSE yang terdekat.
Like · Comment · Share · 56351
Friday Fri Fri, Hilma De Djalil, Widodo Mauladi and 53 others like this. 1 share
Gus Surya Bharata Disana kami akan merasa tersanjung pak...
Riad Horem Cucuku Nah ... itu dia berilah mereka otoritas di bawah kendali pengguna anggaran !
Yanmart Nainggolan Belum bisa bayangin bro...Masih sarat kepentingan. .
Ali Pramana Berangkat dr membayangkan pak.. Mudah2an realisasi...
Aziz Wae Kalo pengen bersih LPSE servernya jadi satu di LKPP biar ga ada permainan lewat LPSE di daerah, ULP nya dibawah naungan dan kontrol LKPP dg tunjangan dan remunerasi sama dg pegawai LKPP...Berani ga Pak Ikak Patriastomo?
Indra Gunawan replied · 3 Replies
Teddy Yuliswar kendala di kami sekarang pak, semua anggota ULP kan impasing ke jabfung pbj pak, ternyata tim penilai angka kredit belum ada di sumatera barat, sehingga ada salah satu anggota pokja tdk bisa naik pangkat april 2015 , skrg solusinya kembalikan ke JFU..termasuk saya jg pak..saya admin LPSE dgn jabatan pranata komputer, tdk bisa PI krn tidak di angkat dengan JFT, itu polemik kami di daerah skrg pak
Ridsan Tengku Berharap satu saat nanti Pokja ULP di bawah LKPP sj Pak, supaya independen. Atau dibentuk wadah yg lain khusus menangani pelelangan Pak.
Ikak Patriastomo ULP di setiap K/L/D/I seperti BLU yg melayani siapapun krn setiap ULP lalu bersaing dg ULP yang lain untuk melaksanakan pengadaan, termasuk bersaing dg ULP swasta.
Ikak Patriastomo maaf itu baru wacana saya...
Aziz Wae Klo spt BLU dpt uang dari mana Pak Ikak Patriastomo utk operasional nya, apalagi yg ULP swasta?
Subandi Mardji Wacana yg cukup baik Pak Ikak Patriastomo, namun apakah K/L/D/I mau memberikan kewenangan tersebut dimana sekarang saja untuk pembentukan ULP saja masih saling tarik ulur anatara Kemen PAN dan Kemendagri ...
Saya lebih setuju ULP dibawah penengdalian LKPP yg Personilnya merupakan personil yg telah memenuhi standarisasi dgn minimal di Diklat 6 bln sedangkan LPSE dipusatkan pada 1 sarver di bawah pengendalian LKPP ...
Ikak Patriastomo Setiap wacana perlu diperkaya untuk pematangannya. Setiap wacana pasti punya persoalan yang harus dipecahkan.
Subandi Mardji Sampai saat ini LKPP belum pernah mau menetapkan Nomenklatur Standart untuk SOTK ULP yg bisa dijadikan acuan dan telah disetujui oleh semua pihak sehingga dapat diterapkan pada semua K/L/D/I ...
Arianto Kalau mau pelelangan jujur dan fair serta mencegah kecurangan, segera implementasikan E LELANG CEPAT dengan menyederhanakan persyaratan, baik itu persyaratan personil maupun teknis lainnya. Saya yakin PBJ pemerintah pasti bersih 100% dan belanja negara bisa efektif.
Sulaiman Ayahanda Hadid Sangat setuju pak Ikak Patriastomo langkah awal bagaimana ulp didaerah dijadikan profesional ya caranya ulp harus berada langsung di bawah lkpp nah klu lpse hanya sarana saja namun lkpp tetap harus memberikan standar baku terhadap setiap lpse bukan seperti standarisasi saat ini yg sedang berjalan.... hanya diatas kertas saja
Kun Wijoyo Kusumo bagus....tapi yang paling penting aturan main pengadaan jasa harus di buat jelas dan tegas dulu
Pakar ten Der Aturan Main atau Main-main dengan Aturan spt yg dilakoni oleh Pokja ULP sekarang....
Kun Wijoyo Kusumo replied · 3 Replies
Choiruz Zbchan Arch Pokja ulp yang saya ketahui .....?????? ...
Agusalim Harahap sangat setuju pak Ika patriastomo
Pakar ten Der Untuk apa wacana ULP spesalis yg ada hanya membebani anggaran negara, jika pemeritah mau, kenapa tdk memamfaatkan Kementrian PU/ Dinas PU utk menangani tender proyek konstruksi, dan utk pengadaan barang & jasa serahkan saja kementrian perdagangan/dinas terkait.....
Mas Hudan ULP dan LPSE diperlukan tenaga profesional dibidangnya dan slalu mencari solusi yg cepat dan tepat.
Ika Merdeka Setuju Pak.
Wi Bel Son Sebaiknya ULP dikelola sepenuhnya oleh LKPP supaya tidak ada lagi intervensi dari oknum didaerah dan personil ULP lebih profesional serta memiliki kekuatan batin dalam menjalankan fungsinya selaku Aparatur Negara yang notabene lebih dihargai dan segani karena didearah personel ULP sering jadi bulan-bulanan (di bully) oknum pelaku usaha didaerah.
Iskandar Hadi Subargo Maaf pak, jgn sejajarkan ULP dgn BLUD/BUMD yg jelas orientasinya ke bisnis/komersil........sgt jauh bertolak belakang, sejajarkan ULP dgn BPK/KPK/POLRI/Kejaksaan tp orientasi ke preventif, kalo ingin uang negara tdk bocor n personil ULP bekerja nyaman n masa depan jelas mk hrs dijamin independen.......satu2nya cara sementara ULP dibawah LKPP langsung, mksh.
Francien Gaby Yap...setuju pak....
Christian Wijaya sentralisasi... LKPP punya data center sendiri...
Lpsesumbawa Ntb ide yang paling bagus itu pak....untuk pemilihan ULP tentunya diperlukan suatu software sistem pendukung keputusan yang dpat membantu K/L/D/I dalam memilih ULP yang sesuai dengan tuntutan kinerja K/L/D/I dalam hal ini kalau dibuat sistemnya yaitu sebag...See More
Irman Gapur Sebuah visi yang brilliant,..sebuah tantangan tinggal bagaimana kompetensi aparaturnya pak Ikak Patriastomo..saya dukung..
Emir Suryo Guritno ... kenapa ada wacana ini Pak ?
Ikak Patriastomo Emir, masih banyak yg tidak sependapat...
Aziz Wae Kalo LKPP memang bener2 ingin berbenah seharusnya minta masukan ke temen2 LPSE dan ULP di daerah Pak Ikak Patriastomo, karena mereka yg tahu persis persoalan pengadaan barang/jasa di lapangan...LKPP kadang2 hanya tahu teori di atas kertas saja...
Ikak Patriastomo Ups....
Mandala Oke Betul juga tuh kata pak Aziz Wae, Sepertinya dengan ULP yang sekarang pemilihan penyedia barang/jasa khususnya pada proses evaluasi kurang selektif, baik administrasi, teknis dan harga. hal ini disebabkan karena menumpuknya pekerjaan di ULP. Sebaiknya ada pembatasan jumlah maksimal dan minimal proses pemilihan penyedia barang/jasa yang boleh dilaksanakan oleh satu ULP
Ikak Patriastomo Menumpuk krn pekerjaan dilakukan satu per satu. Perlu dicoba lelang sekaligus satu kategori pekerjaan 100 paket, maka mungkin pekerjaan tinggal 5 kali lelang.
Mandala Oke waduh klo sampe 100 paket dilaksanakan sekaligus tambah repot pak, pengalaman saya maksimal 30 paket
Ikak Patriastomo Tidak juga..
Like · Comment · Share · 56351
Friday Fri Fri, Hilma De Djalil, Widodo Mauladi and 53 others like this. 1 share
Gus Surya Bharata Disana kami akan merasa tersanjung pak... Riad Horem Cucuku Nah ... itu dia berilah mereka otoritas di bawah kendali pengguna anggaran ! Yanmart Nainggolan Belum bisa bayangin bro...Masih sarat kepentingan. . Ali Pramana Berangkat dr membayangkan pak.. Mudah2an realisasi... Aziz Wae Kalo pengen bersih LPSE servernya jadi satu di LKPP biar ga ada permainan lewat LPSE di daerah, ULP nya dibawah naungan dan kontrol LKPP dg tunjangan dan remunerasi sama dg pegawai LKPP...Berani ga Pak Ikak Patriastomo? Indra Gunawan replied · 3 Replies Teddy Yuliswar kendala di kami sekarang pak, semua anggota ULP kan impasing ke jabfung pbj pak, ternyata tim penilai angka kredit belum ada di sumatera barat, sehingga ada salah satu anggota pokja tdk bisa naik pangkat april 2015 , skrg solusinya kembalikan ke JFU..termasuk saya jg pak..saya admin LPSE dgn jabatan pranata komputer, tdk bisa PI krn tidak di angkat dengan JFT, itu polemik kami di daerah skrg pak Ridsan Tengku Berharap satu saat nanti Pokja ULP di bawah LKPP sj Pak, supaya independen. Atau dibentuk wadah yg lain khusus menangani pelelangan Pak. Ikak Patriastomo ULP di setiap K/L/D/I seperti BLU yg melayani siapapun krn setiap ULP lalu bersaing dg ULP yang lain untuk melaksanakan pengadaan, termasuk bersaing dg ULP swasta. Ikak Patriastomo maaf itu baru wacana saya... Aziz Wae Klo spt BLU dpt uang dari mana Pak Ikak Patriastomo utk operasional nya, apalagi yg ULP swasta? Subandi Mardji Wacana yg cukup baik Pak Ikak Patriastomo, namun apakah K/L/D/I mau memberikan kewenangan tersebut dimana sekarang saja untuk pembentukan ULP saja masih saling tarik ulur anatara Kemen PAN dan Kemendagri ...Saya lebih setuju ULP dibawah penengdalian LKPP yg Personilnya merupakan personil yg telah memenuhi standarisasi dgn minimal di Diklat 6 bln sedangkan LPSE dipusatkan pada 1 sarver di bawah pengendalian LKPP ...
Ikak Patriastomo Setiap wacana perlu diperkaya untuk pematangannya. Setiap wacana pasti punya persoalan yang harus dipecahkan. Subandi Mardji Sampai saat ini LKPP belum pernah mau menetapkan Nomenklatur Standart untuk SOTK ULP yg bisa dijadikan acuan dan telah disetujui oleh semua pihak sehingga dapat diterapkan pada semua K/L/D/I ... Arianto Kalau mau pelelangan jujur dan fair serta mencegah kecurangan, segera implementasikan E LELANG CEPAT dengan menyederhanakan persyaratan, baik itu persyaratan personil maupun teknis lainnya. Saya yakin PBJ pemerintah pasti bersih 100% dan belanja negara bisa efektif. Sulaiman Ayahanda Hadid Sangat setuju pak Ikak Patriastomo langkah awal bagaimana ulp didaerah dijadikan profesional ya caranya ulp harus berada langsung di bawah lkpp nah klu lpse hanya sarana saja namun lkpp tetap harus memberikan standar baku terhadap setiap lpse bukan seperti standarisasi saat ini yg sedang berjalan.... hanya diatas kertas saja Kun Wijoyo Kusumo bagus....tapi yang paling penting aturan main pengadaan jasa harus di buat jelas dan tegas dulu Pakar ten Der Aturan Main atau Main-main dengan Aturan spt yg dilakoni oleh Pokja ULP sekarang.... Kun Wijoyo Kusumo replied · 3 Replies Choiruz Zbchan Arch Pokja ulp yang saya ketahui .....?????? ... Agusalim Harahap sangat setuju pak Ika patriastomo Pakar ten Der Untuk apa wacana ULP spesalis yg ada hanya membebani anggaran negara, jika pemeritah mau, kenapa tdk memamfaatkan Kementrian PU/ Dinas PU utk menangani tender proyek konstruksi, dan utk pengadaan barang & jasa serahkan saja kementrian perdagangan/dinas terkait..... Mas Hudan ULP dan LPSE diperlukan tenaga profesional dibidangnya dan slalu mencari solusi yg cepat dan tepat. Ika Merdeka Setuju Pak. Wi Bel Son Sebaiknya ULP dikelola sepenuhnya oleh LKPP supaya tidak ada lagi intervensi dari oknum didaerah dan personil ULP lebih profesional serta memiliki kekuatan batin dalam menjalankan fungsinya selaku Aparatur Negara yang notabene lebih dihargai dan segani karena didearah personel ULP sering jadi bulan-bulanan (di bully) oknum pelaku usaha didaerah. Iskandar Hadi Subargo Maaf pak, jgn sejajarkan ULP dgn BLUD/BUMD yg jelas orientasinya ke bisnis/komersil........sgt jauh bertolak belakang, sejajarkan ULP dgn BPK/KPK/POLRI/Kejaksaan tp orientasi ke preventif, kalo ingin uang negara tdk bocor n personil ULP bekerja nyaman n masa depan jelas mk hrs dijamin independen.......satu2nya cara sementara ULP dibawah LKPP langsung, mksh. Francien Gaby Yap...setuju pak.... Christian Wijaya sentralisasi... LKPP punya data center sendiri... Lpsesumbawa Ntb ide yang paling bagus itu pak....untuk pemilihan ULP tentunya diperlukan suatu software sistem pendukung keputusan yang dpat membantu K/L/D/I dalam memilih ULP yang sesuai dengan tuntutan kinerja K/L/D/I dalam hal ini kalau dibuat sistemnya yaitu sebag...See More Irman Gapur Sebuah visi yang brilliant,..sebuah tantangan tinggal bagaimana kompetensi aparaturnya pak Ikak Patriastomo..saya dukung.. Emir Suryo Guritno ... kenapa ada wacana ini Pak ? Ikak Patriastomo Emir, masih banyak yg tidak sependapat... Aziz Wae Kalo LKPP memang bener2 ingin berbenah seharusnya minta masukan ke temen2 LPSE dan ULP di daerah Pak Ikak Patriastomo, karena mereka yg tahu persis persoalan pengadaan barang/jasa di lapangan...LKPP kadang2 hanya tahu teori di atas kertas saja... Ikak Patriastomo Ups.... Mandala Oke Betul juga tuh kata pak Aziz Wae, Sepertinya dengan ULP yang sekarang pemilihan penyedia barang/jasa khususnya pada proses evaluasi kurang selektif, baik administrasi, teknis dan harga. hal ini disebabkan karena menumpuknya pekerjaan di ULP. Sebaiknya ada pembatasan jumlah maksimal dan minimal proses pemilihan penyedia barang/jasa yang boleh dilaksanakan oleh satu ULP Ikak Patriastomo Menumpuk krn pekerjaan dilakukan satu per satu. Perlu dicoba lelang sekaligus satu kategori pekerjaan 100 paket, maka mungkin pekerjaan tinggal 5 kali lelang. Mandala Oke waduh klo sampe 100 paket dilaksanakan sekaligus tambah repot pak, pengalaman saya maksimal 30 paket Ikak Patriastomo Tidak juga..04/07/15
7 Tahun IAPI
Perjalanan gagasan adanya organisasi profesi pengadaan sudah lebih lama dari usia IAPI. Dari perjalanan gagasannya, paling tidak sejak terbitnya Keppres 18 Tahun 2000 sudah dimulai membentuk organisasi seperti ini. Waktu itu ada Pak Subagyo, staf ahli Menteri PU, dll. Namun secara sistematis dipersiapkan dan menjadi program kerja baru setelah Keppres 80 Tahun 2003, setelah di Bappenas dibentuk PKPP sebagai embrio LKPP, sejalan dengan terbentuknya BNSP dengan gagasan LSPnya. Paling tidak melalui 2 kali simposium di tahun 2006 dan 2007, maka bergulir rencana konggres pertama di Semarang yang difasilitasi oleh UNDIP di tahun 2008.
02/07/15
Agus Prabowo, Kepala LKPP yang baru
Besok, tanggal 3 Juli 2015 ini LKPP akan resmi memiliki kepala baru. Selamat memegang amanah sebagai Kepala LKPP kepada Pak Agus Prabowo. Selamat jalan Pak Agus Rahardjo. Sama-sama "agus", sama-sama tinggi... Namun bagi saya dua orang itu memiliki sifat hubungan yang berbeda dengan saya.
Agus Rahardjo adalah orang yang telah bekerja bersama-sama, memperjuangkan gagasan pembaruan pengadaan hampir sepanjang karir saya di Bappenas dan LKPP. Seorang Agus Rahardjo adalah atasan sekaligu teman seperjuangan walaupun seringkali berbeda pandangan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Kami memiliki karakter yang sangat berbeda. Mungkin karena pengalaman perjalanan hidup yang juga berbeda.
Walaupun kami saling kenal cukup lama, secara pribadi, Agus Rahardjo dan saya tidak pernah memiliki sifat hubungan yang emosional. Mungkin karena kami hanya bertemu dalam urusan kerja. Kami tidak pernah punya waktu untuk dekat secara pribadi di luar urusan kantor.
Dengan pengangkatan Kepala LKPP yang baru dengan penggantian Deputi II maka saya baru tersadar bahwa Deputi II LKPP adalah kedeputian yang paling cepat berganti pejabatnya. Baru 7 tahun sudah 5 Deputi, ... Kursi panas.. Yang paling lama pak Himawan.
Agus Rahardjo adalah orang yang telah bekerja bersama-sama, memperjuangkan gagasan pembaruan pengadaan hampir sepanjang karir saya di Bappenas dan LKPP. Seorang Agus Rahardjo adalah atasan sekaligu teman seperjuangan walaupun seringkali berbeda pandangan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Kami memiliki karakter yang sangat berbeda. Mungkin karena pengalaman perjalanan hidup yang juga berbeda.
Walaupun kami saling kenal cukup lama, secara pribadi, Agus Rahardjo dan saya tidak pernah memiliki sifat hubungan yang emosional. Mungkin karena kami hanya bertemu dalam urusan kerja. Kami tidak pernah punya waktu untuk dekat secara pribadi di luar urusan kantor.
Dengan pengangkatan Kepala LKPP yang baru dengan penggantian Deputi II maka saya baru tersadar bahwa Deputi II LKPP adalah kedeputian yang paling cepat berganti pejabatnya. Baru 7 tahun sudah 5 Deputi, ... Kursi panas.. Yang paling lama pak Himawan.
1. Himawan Adinegoro, sekarang Sekjen KPK.
2. Bima Haria Wibisana, sekarang Kepala BKN.
3. Ikak G Patriastomo, sekarang Deputi Hukum LKPP.
4. Robin Asad Suryo, sekarang Deputi Strategi, LKPP.
5. Sarah Sadiqa, Deputi Monev saat ini.
Langganan:
Postingan (Atom)